Jakarta, CNBC Indonesia- Kemenangan Sanae Takaichi dalam pemilu Jepang musim dingin 2026 langsung dicatat sebagai sejarah.
Ia menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang, memimpin koalisi yang menguasai dua pertiga kursi parlemen, dan mendapat mandat kuat untuk mendorong agenda fiskal serta keamanan. Perbandingan dengan Margaret Thatcher muncul cepat, bahkan sebelum hasil resmi diumumkan.
Takaichi sendiri mengakui Thatcher sebagai panutan. Ia mengagumi ketegasan dan karakter politiknya.
Di Jepang, figur seperti itu jarang muncul dari luar dinasti. Takaichi justru datang dari jalur partai, puluhan tahun di LDP, posisi menteri strategis, dan kedekatan dengan Shinzo Abe.
Di Asia, jalur seperti itu justru minoritas.
India sudah lebih dulu memiliki pemimpin perempuan pada 1966. Indira Gandhi masuk sebagai putri Jawaharlal Nehru. Pemerintahannya mendorong nasionalisasi bank dan memperluas peran negara dalam ekonomi.
Bangladesh dipimpin perempuan selama sebagian besar periode pasca-1990. Sheikh Hasina dan Khaleda Zia bergantian memegang kekuasaan. Keduanya terkait langsung dengan tokoh laki-laki yang wafat atau disingkirkan dari kekuasaan.
Korea Selatan memilih Park Geun-hye pada 2012. Ia merupakan putri mantan presiden Park Chung-hee. Basis dukungan datang dari pemilih konservatif yang mengaitkan stabilitas ekonomi dengan era ayahnya.
Indonesia mengenal kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pada awal 2000-an. Ia memimpin partai yang membawa nama Sukarno sebagai identitas politik. Dukungan elektoral terkonsentrasi pada warisan kepemimpinan pendiri bangsa.
Thailand, Filipina, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar menunjukkan pola serupa. Yingluck dan Paetongtarn Shinawatra, Corazon Aquino, Sirimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, dan Aung San Suu Kyi masuk ke puncak kekuasaan setelah krisis politik atau kekerasan terhadap anggota keluarga. Transisi berlangsung cepat untuk menjaga kontinuitas kekuasaan.
Taiwan bergerak dengan jalur berbeda. Tsai Ing-wen naik tanpa latar belakang dinasti politik. Kepemimpinannya bertumpu pada konsolidasi partai dan agenda kebijakan sosial. Kepemimpinan perempuan di Asia sering hadir saat sistem membutuhkan figur pengikat. Jalurnya beragam, hasil akhirnya serupa stabilitas politik dijaga.
Di Asia, kepemimpinan perempuan lebih sering dibaca sebagai mekanisme stabilisasi, bukan revolusi. Kekuasaan berpindah tangan tanpa mengguncang fondasi politik.
Inilah sebabnya Asia relatif "nyaman" dengan pemimpin perempuan lebih awal. Bukan semata kesetaraan gender, mungkin lebih karena sistem menemukan cara menyerap perubahan tanpa mengubah strukturnya sendiri.
CNBC Indonesia Research
(emb/emb)
