Pemprov DKI Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN) RI menandatangani nota kesepakatan (MoU) tentang penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi di Ibu Kota.
“Dengan kemudahan-kemudahan itu, saya mengharapkan bahwa kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi semakin baik,” kata Pramono.
Kesepakatan ini menitikberatkan pada percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penguatan rantai pasok pangan melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pramono menegaskan, persoalan rantai pasok harus dikelola secara serius agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap harga dan inflasi.
“Persoalan rantai pasok di Jakarta ini memang menjadi persoalan yang harus dikelola dengan baik,” katanya.
Penandatanganan dilakukan Pramono Anung bersama Kepala BGN RI, Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mengevaluasi capaian pelaksanaan MBG di Jakarta yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan.
Dadan menyampaikan, Jakarta mengalami percepatan dalam dua bulan terakhir setelah sempat tertinggal dari daerah lain.
“Dua bulan lalu Jakarta ini termasuk yang lambat, tetapi dalam dua bulan terakhir menyusul,” ujar Dadan.
Dadan memaparkan, dari target 804 SPPG di Jakarta, sebanyak 475 unit telah beroperasi atau sekitar 60 persen. Selain itu, 566 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Dari awalnya target 804 SPPG yang harus dibangun, sekarang sudah operasional adalah 475 SPPG, 60 persen dari target,” kata Dadan.
Ia optimistis seluruh target dapat segera tercapai karena dukungan infrastruktur Jakarta yang memadai serta meningkatnya partisipasi mitra penyedia.
“Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau,” ujarnya.
Selain capaian operasional, pertemuan juga membahas penguatan rantai pasok pangan seiring bertambahnya jumlah SPPG. Dadan menegaskan kerja sama dengan Pemprov DKI dan BUMD menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga.
“Salah satu poin di dalam kesepakatan itu adalah bagaimana Badan Usaha Milik Daerah Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program makan bergizi gratis,” jelasnya.
Sementara itu, Pramono menilai Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak nyata bagi Jakarta, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi.
“Apa yang dilakukan dengan makan bergizi gratis ini dampaknya paling luar biasa dan signifikan,” ujar Pramono.
Ia mengungkapkan sejumlah indikator sosial ekonomi Jakarta mulai menunjukkan perbaikan, di antaranya penurunan stunting, kemiskinan, serta membaiknya ketimpangan ekonomi.
“Stunting turun, kemiskinan turun, dan lapangan kerja naik,” kata Pramono.
Pramono juga menyoroti ketimpangan ekonomi di Jakarta yang mulai menunjukkan tren positif.
“Gini rasio Jakarta yang selama ini tidak pernah turun, alhamdulillah mulai turun,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono memastikan kolaborasi BGN dengan BUMD tidak akan memicu kelangkaan pangan maupun lonjakan harga, termasuk menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
“Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan,” tegas Pramono.
“Kami jamin bahwa kerja sama ini malah sangat menguntungkan bagi BUMD karena ada kepastian pembelian,” tambahnya.
Selain itu, BGN memaparkan strategi pengendalian pelaksanaan MBG selama Ramadan, mulai dari pengaturan menu, penggunaan bahan pangan substitusi, hingga pelibatan UMKM lokal.
“Dengan mekanisme pengaturan menu, lonjakan permintaan terhadap produk tertentu akan kita kendalikan,” ujar Dadan.
BGN juga meningkatkan pengawasan terhadap SPPG melalui sertifikasi dan akreditasi guna menekan pelanggaran.
“Kita ingin menargetkan tidak ada kejadian dan kita akan melakukan sertifikasi akreditasi,” kata Dadan.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemprov DKI Jakarta dan BGN berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan berkelanjutan dan semakin optimal dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Jakarta menuju 2045.
