Matamata.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Lainnya (BHL), dan Badan Layanan Umum (BLU) telah mencapai Rp897,53 triliun dalam kurun waktu 2010 hingga 2024.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, merinci bahwa dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor strategis. Sektor infrastruktur menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai mencapai Rp372,57 triliun.
“Kami rekap, investasi pemerintah kepada BUMN, badan hukum lainnya, dan juga BLU dari 2010–2024 sudah mencapai Rp897 triliun,” ujar Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan paparan Rionald, berikut adalah rincian alokasi investasi pemerintah sepanjang periode tersebut:
Infrastruktur: Rp372,57 triliun
Pendidikan: Rp154,11 triliun
Perumahan, Wisata, dan Lingkungan: Rp96,45 triliun
Pembiayaan UMKM: Rp91,81 triliun
Transportasi dan Logistik: Rp51,96 triliun
Energi: Rp51,81 triliun
Sektor Lainnya: Mencakup pangan (Rp14,10 triliun), industri pengolahan (Rp8,79 triliun), kesehatan (Rp2 triliun), dan kerja sama internasional (Rp8,04 triliun).
Fokus Investasi 2025: Dukung Astacita Prabowo Rionald menegaskan bahwa mulai 2025, arah investasi pemerintah akan dioptimalkan untuk mewujudkan misi Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama akan diarahkan pada swasembada pangan, peningkatan kualitas SDM, transportasi massal, dan program pembangunan 3 juta rumah.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2025 untuk sejumlah perusahaan pelat merah:
PT SMF: Rp6,68 triliun (Dukungan sektor perumahan)
PT Pelni: Rp2,5 triliun (Dukungan transportasi laut)
PT KAI: Rp1,8 triliun (Dukungan transportasi darat)
PT INKA: Rp473 miliar (Dukungan industri manufaktur kereta api)
- Menkeu Purbaya Tegur BPJS Kesehatan Soal Penonaktifan Mendadak 11 Juta Peserta PBI JKN
"Langkah ini diambil untuk memastikan BUMN dapat menjalankan peran sebagai agen pembangunan secara maksimal," tutup Rionald. (Antara)
