Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin, kembali membuat langkah yang tidak biasa. Negara yang sejak Februari 2022 dijatuhi sanksi keras oleh Amerika Serikat dan sekutunya akibat invasi ke Ukraina itu menawarkan kontribusi dana kepada Board of Peace (BoP), sebuah lembaga perdamaian yang dipromosikan Washington sebagai terobosan baru diplomasi global. Kejanggalan terletak pada sumber dana tersebut, yaitu aset Rusia yang justru dibekukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Secara kasat mata, tawaran itu tampak administratif. Namun jika ditarik lebih dalam, Amerika Serikat sedang dihadapkan pada dilema strategis yang tidak sederhana. Menerima atau menolak sama-sama membawa konsekuensi politik, hukum, dan simbolik yang luas.
Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, negara-negara Barat membekukan sekitar US$300 miliar cadangan devisa Rusia. Tujuan awalnya jelas untuk memberi tekanan ekonomi agar Moskow menghentikan agresi militernya. Dalam kerangka hukum internasional, pembekuan ini diposisikan sebagai langkah sementara, bukan penyitaan permanen.
Masalah muncul ketika aset beku itu mulai dibicarakan sebagai sumber dana untuk sebuah lembaga perdamaian. Jika Amerika menerima penggunaan aset tersebut, batas antara sanksi dan konfiskasi menjadi kabur. Sanksi tidak lagi sekadar instrumen hukum, melainkan berubah menjadi alat tawar politik.
Noam Chomsky, dalam Hegemony or Survival (2003), menyebut pola ini sebagai ciri khas kekuatan besar, dimana hukum internasional dihormati sejauh ia tidak bertabrakan dengan kepentingan strategis. Ketika kepentingan itu terganggu, aturan cenderung ditafsirkan ulang. Sebaliknya, jika Amerika menolak tawaran Rusia, maka BoP akan sulit dilepaskan dari kesan sebagai forum selektif. Lembaga yang diklaim sebagai ruang perdamaian global justru terlihat tidak inklusif, terutama ketika aktor utama konflik global dikesampingkan.
Dampak dari dilema ini tidak berhenti pada hubungan Washington–Moskow. Negara-negara berkembang justru menjadi penonton yang paling waspada. Selama puluhan tahun, dolar AS menjadi mata uang cadangan dunia karena dianggap aman dan netral. Namun kasus aset
Rusia memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari, seberapa aman cadangan devisa jika hubungan politik memburuk?
Data IMF menunjukkan porsi dolar dalam cadangan devisa global perlahan menurun dalam beberapa tahun terakhir, sementara kepemilikan emas dan penggunaan mata uang alternatif meningkat. Fenomena ini sering disebut dedolarisasi, tetapi lebih tepat dipahami sebagai manajemen risiko.
Dalam Manufacturing Consent (1988), Chomsky menekankan bahwa negara-negara di dunia ketiga belajar bukan dari retorika, melainkan dari pengalaman. Ketika aturan internasional terlihat lentur bagi negara kuat dan kaku bagi negara lemah, kepercayaan berubah menjadi kehati-hatian.
China dan Iran Membaca Arah Angin
Sikap China terhadap isu ini tampak senyap di permukaan, tetapi justru berbicara banyak dalam praktik. Beijing tidak mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai Board of Peace maupun penawaran aset Rusia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, China secara sistematis membangun jarak dari dominasi dolar Amerika Serikat. Data Bank Sentral China menunjukkan bahwa sejak 2018 Beijing secara konsisten menambah cadangan emasnya, dengan lonjakan signifikan pasca-2022—tahun ketika aset Rusia dibekukan oleh Barat. Pada saat yang sama, porsi dolar dalam cadangan devisa China perlahan menurun, sementara penggunaan yuan dalam perdagangan lintas negara, khususnya dengan Rusia, Timur Tengah, dan Afrika, terus diperluas.
Bagi Beijing, penawaran Rusia bukanlah kejutan, melainkan konfirmasi atas risiko laten dalam sistem keuangan global yang masih didominasi Barat. Pembekuan aset Rusia mempertegas satu pesan dimana kepemilikan aset dalam sistem keuangan Barat tidak sepenuhnya netral, melainkan tunduk pada konfigurasi politik. Karena itu, respons China bukan konfrontasi terbuka, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun infrastruktur keuangan alternatif, memperluas skema currency swap, dan menormalisasi transaksi non-dolar tanpa harus mendeklarasikan perlawanan ideologis secara frontal.
Iran berada pada spektrum yang berbeda, namun membaca arah angin yang sama. Negara ini telah puluhan tahun hidup di bawah sanksi ekonomi dan pembekuan aset, termasuk miliaran dolar dana minyak yang tertahan di bank-bank asing sejak dekade 1980-an hingga kini. Pengalaman panjang tersebut membentuk sikap Teheran yang jauh lebih sinis terhadap klaim netralitas sistem keuangan global. Bagi Iran, apa yang dialami Rusia hari ini adalah pengulangan pola lama dimana aset negara dijadikan instrumen tekanan politik, bukan sekadar mekanisme hukum internasional.
Karena itu, Iran melihat langkah Rusia bukan sebagai anomali, melainkan sebagai bukti bahwa negara-negara yang berseberangan dengan Barat harus mencari jalur di luar arsitektur finansial dominan. Dorongan Iran untuk memperkuat kerja sama dengan China, Rusia, serta negara-negara Global South, baik melalui mekanisme bilateral maupun kerangka seperti BRICS tidak bisa dilepaskan dari pengalaman historis tersebut. Sistem alternatif bukan lagi pilihan ideologis, melainkan kebutuhan strategis.
China dan Iran, dengan pendekatan yang berbeda, memperlihatkan satu hal yang sama, yaitu perlawanan terhadap dominasi finansial Amerika Serikat tidak selalu hadir dalam bentuk konfrontasi terbuka. Justru, ia bekerja secara perlahan melalui diversifikasi cadangan, dedolarisasi bertahap, dan pembangunan jalur keuangan paralel. Dalam konteks inilah, penawaran aset Rusia menjadi lebih dari sekadar manuver diplomatic, ia menjadi sinyal bagi Dunia Ketiga bahwa stabilitas finansial global tidak lagi bisa sepenuhnya digantungkan pada satu pusat kekuasaan.
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, polemik ini bukan sekadar drama geopolitik jauh di luar sana. Ia menyentuh isu yang sangat konkret, yaitu keamanan cadangan devisa, kemandirian ekonomi, dan posisi dalam sistem global yang makin politis. Bantuan Rusia kepada BoP mungkin tidak akan menentukan nasib perang atau perdamaian dunia. Namun ia membuka tabir tentang cara kerja kekuasaan internasional hari ini. Seperti yang berulang kali ditegaskan Chomsky, persoalan utamanya bukan pada niat damai atau tidak, melainkan pada siapa yang menetapkan aturan dan siapa yang harus tunduk padanya.
Di titik inilah tawaran Rusia menjadi simalakama bagi Amerika Serikat, dan menjadi pelajaran berharga bagi dunia ketiga bahwa ketergantungan tanpa alternatif selalu membawa risiko.
