OJK telah melakukan pertemuan khusus dengan bank dunia alias world bank terkait rencana kucuran dana investor asing ke pasar modal Indonesia.
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pertemuan khusus dengan bank dunia alias World Bank terkait rencana kucuran dana investor asing ke pasar modal Indonesia.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah dirumuskan akan ada semacam investor group yang secara periodik berkomunikasi dengan regulator hingga pelaku usaha untuk mengalirkan dana segar ke perusahaan-perusahaan tercatat.
"Minggu lalu kami sudah melakukan pertemuan khusus dengan pihak World Bank, yang mungkin pada saatnya nanti kami akan rumuskan. Akan ada semacam investor group, yang setiap periodiknya akan dapat melakukan komunikasi langsung dengan regulator, otoritas, dan pelaku usaha di industri pasar modal kita," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BEI, Senin (9/2/2026).
Hal ini sejalan dengan penyesuaian aturan BEI untuk melakukan pendalaman pasar melalui peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik alias free float dari 7,5 persen ke 15 persen.
Adapun ketentuan yang bisa menjadi langkah strategis bagi emiten untuk bisa menaikkan free float, salah satunya dengan aksi korporasi berupa rights issue.
OJK dan SRO nantinya akan membantu para perusahaan tercatat untuk mengkomunikasikan dengan investor group dari world bank terkait rencana aksi korporasi yang akan dilakukan untuk memenuhi ketentuan free float 15 persen.
"Sehingga apapun concern dari mereka, kemudian kabar atau berita rencana-rencana kegiatan dan program sepert rencana aksi yang akan kita lakukan, dapat segera kita mungkin kita gulirkan melalui kanal-kanal group yang menghadirkan para investor besar dimaksud," kata Hasan.
OJK bersama Pemerintah menyiapkan 8 agenda transformasi pasar modal secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.
Rencana aksi tersebut dikelompokkan dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float menjadi 15 persen, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas.
"Melalui roadshow dan sebagainya, Danantara, Pemerintah, tentu dapat juga menawarkan dan ikut menginformasikan bagaimana potensi investasi yang dapat dilakukan atau penggalangan dana dengan memanfaatkan kekuatan pasar modal dalam negeri," kata Hasan.
(NIA DEVIYANA)
