JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, pemberdayaan perempuan merupakan faktor penentu kualitas negara dan pemerintahan.
Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato ilmiahnya seusai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi
“Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri,” kata Megawati, dikutip dari siaran pers Senin (9/2/2026).
Baca juga: Megawati Akan Terima Gelar Doktor Honoris Causa di Riyadh
Dalam pidatonya, Megawati juga menjelaskan bahwa negara tidak boleh dipahami semata sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik, melainkan peradaban yang hidup dan bertumpu pada nilai, sejarah, serta tanggung jawab moral.
Dalam kerangka itu, menurut dia, keterlibatan perempuan bukanlah isu tambahan, melainkan bagian esensial dari pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.
Megawati menilai, negara yang mengecualikan perempuan dari ruang pengambilan keputusan berisiko kehilangan keseimbangan sosial, moral, dan peradabannya.
“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ucap dia.
Baca juga: Megawati, Zayed Award, dan Etika Global Pancasila
Sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati menegaskan bahwa pengalamannya di pemerintahan menunjukkan keterlibatan perempuan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan publik.
Dia menyebutkan, pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan.
Megawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan keterwakilan jabatan.
Menurut dia, yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Baca juga: Megawati: Kapan Ya Punya Kapolri Seperti Hoegeng Lagi?
“Negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara,” jelas Megawati.
Diberitakan sebelumnya, Megawati menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026) waktu setempat.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk putra Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan M. Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga putri Megawati, serta jajaran diplomatik Indonesia, termasuk Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.
Sebelum mendapatkan gelar ini, Megawati tercatat telah menerima 10 doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
