Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi wujud nyata hadirnya negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun akademisi dan masyarakat.
"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat," ujar Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), di Universitas Sebelas Maret (UNS).
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Dalam mencapai hal tersebut, peran akademisi dan IAPA menjadi sangat strategis sebagai bagian dari knowledge community yang tidak hanya memproduksi gagasan, tetapi juga turut mendorong praktik-praktik reformasi di berbagai sektor dan lini pemerintahan.
Selain itu, keterlibatan aktif akademisi dalam memberi masukan berbasis riset, mengawal kebijakan publik, serta membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, merupakan salah satu prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif. Rini berharap, IAPA terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.
Rini mengatakan para akademisi dapat turut berkontribusi langsung dalam transformasi birokrasi sebagai knowledge producer, dengan menghasilkan riset berbasis bukti untuk mendukung perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi. Kemudian sebagai policy think tank, memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief yang objektif dan independen.
Lebih lanjut, Rini menuturkan akademisi juga dapat menjadi human capital builder, mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi kinerja. Selain itu, akademisi berperan sebagai innovation and pilot lab, menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik. Kemudian melalui fungsi social control dan public discourse, mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas.
"Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum IAPA, Khairul Muluk mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik tidak berkesudahan dan cenderung meningkat, bahkan melebihi peningkatan kemampuan atau kapasitas administrasi publik itu sendiri. Sehingga ada tantantangan terhadap administrasi publik, seperti perubahan dunia yang begitu cepat, distrubsi terjadi dimana-mana, dan bahkan kepercayaan publik pun naik dan turun begitu cepat.
Menurutnya, tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata, banyak hal yang dihadapi seperti kompleksitas kebijakan lintas sektor, koordinasi pusat dan daerah. Kemudian tuntutan masyarakat yang tidak hanya ingin dilayani, namun juga ingin didengar bahkan ingin dilibatkan.
Selain itu, kata dia, negara tidak bisa berjalan sendirian, namun memerlukan banyak aktor dan sektor yang akan bersama sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku, tapi yang tersulit adalah budaya. Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat jika ekosistem budaya kita lebih kuat.
"IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," katanya.
(akd/ega)
