JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi akan meminta pendapat sejumlah ahli berkaitan dengan lima laporan polisi (LP) terkait dugaan penistaan agama pada konten "Mens Rea" Komika Pandji Pragiwaksono.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan sejauh ini sudah ada 27 orang yang dimintai keterangan.
“Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Baca juga: Usai Klarifikasi Pandji, Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Materi “Mens Rea”
Ahli yang akan diundang meliputi ahli bahasa, ahli Undang-Undang ITE, ahli pidana, dan sebagainya.
“Ya pastinya ada ahli bahasa, ahli Undang-Undang ITE, ahli pidana, serta mungkin ada ahli lain melihat perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan,” kata Budi.
Nantinya penyelidik akan mempertimbangkan mengundang ahli lainnya, termasuk ahli di bidang agama.
Penyelidik akan mempertimbangkan dari temuan-temuan dalam pemeriksaan terhadap ahli, saksi, dan barang bukti.
“Nanti ya, itu nanti penyelidikannya dinamis. Jadi setiap dari keterangan para saksi, barang bukti, pasti akan ada perkembangan ,” kata dia.
Selanjutnya polisi akan melakukan gelar perkara guna melihat ada tidaknya tindak pidana dalam kasus ini.
Polda Metro Jaya mencatat ada 5 laporan polisi (LP) dan 1 aduan masyarakat (dumas) yang melaporkan materi komedi Pandji Pragiwaksono berjudul “Mens Rea” yang tayang di platform streaming Netflix.
Baca juga: Selesai Diperiksa soal Mens Rea, Pandji Pragiwaksono: Saya Tak Merasa Menistakan Agama
“Terdapat 6 laporan yang terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 laporan pengaduan terhadap PP berkaitan dengan acara bertajuk Mens Rea,” jelas Budi saat ditemui wartawan, Rabu (28/1/2026).
Laporan pertama dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah yang diwakili oleh koordinatornya, Rizki Abdul Rahman Wahid.
Laporan ini teregistrasi dalam nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 8 Januari 2026.
Dua hari kemudian, laporan kedua menyusul dalam bentuk aduan masyarakat dari seorang berinisial BU.
