Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto untuk membahas penguatan operator data desa guna mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menegaskan data menjadi fondasi utama kebijakan perlindungan sosial, sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan agar sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kami telah menyiapkan satu mekanisme yang baik untuk utamanya pemutakhiran data. Data ini sesuatu yang sangat krusial dan kemudian perlu satu proses pemutakhiran yang berkelanjutan sehingga data kita itu sesuai dengan kenyataan di lapangan,” jelasnya di Kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Ia menjelaskan, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengacu pada satu data yang sama, yakni DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data di tingkat desa dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan partisipasi masyarakat. Jalur formal dimulai dari RT/RW, Musyawarah Desa, hingga diverifikasi oleh Dinas Sosial, BPS, pendamping PKH, pendamping desa, dan kepala daerah sebelum masuk ke DTSEN.
“Nanti oleh BPS dikelola dan tiga bulan sekali BPS akan mengeluarkan data hasil pemutakhiran dengan perankingan dari desil 1 sampai desil 10,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyebut dua langkah lanjutan yang akan segera dilakukan bersama Kemendes. Pertama, sosialisasi dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk pendamping PKH dan pendamping desa, yang akan terhubung dengan Operator Data Desa.
“Yang pertama adalah bagaimana kami melakukan sosialisasi dan melatih sumber daya manusia yang kami miliki, baik pendamping PKH, pendamping desa, yang nanti terhubung dengan Operator Data Desa yang merupakan bentukan dari desa-desa maupun kelurahan yang ada,” kata Gus Ipul.
Kedua, pemerintah akan melakukan uji coba (piloting) pemutakhiran data di sejumlah wilayah, dimulai dari Pulau Jawa.
“Yang kedua, kami akan melakukan piloting di beberapa titik, khususnya tentu di Jawa terlebih dahulu. Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan nanti dilanjut ke Jawa Timur,” ujarnya.
Jika hasilnya berjalan baik, program tersebut akan diperluas ke luar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Aceh, sebelum diterapkan secara nasional.
Gus Ipul juga menegaskan dua target utama kolaborasi ini, yakni optimalnya kinerja operator data desa dan hadirnya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa.
“Ada dua yang kami ingin capai. Pertama, seluruh Operator Desa bisa bekerja dengan baik karena kata kuncinya adalah input yang diberikan oleh Operator Desa itu. Yang kedua yang kami ingin capai, hadirnya Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial,” ucapnya.
Terkait operasional operator data, Gus Ipul memastikan sebagian desa sudah memiliki operator, meski belum seluruhnya.
“Sebagian sudah ada, sebagian sudah beroperasi. Jadi setiap Desa sudah ada operator datanya ya, yang memang ini kita harapkan makin memahami tugas-tugasnya. Memang belum semua desa ada. Tapi ke depan kita harapkan semua desa itu memiliki operator data Desa,” kata Gus Ipul.
Ia juga berharap keterbukaan data dapat mencegah intervensi kepentingan politik di tingkat desa.
“Makanya tadi ada harapan dari Pak Menteri Desa bagus sekali, bagaimana kalau data ini dibuka. Semua warga desa bisa mengakses gitu loh. Posisi mereka di mana sih, di desil 1, atau di desil 2, di desil 3,” kata dia.
Mendes: Selama Ini Ada Persoalan Serius, Residu Pemilihan Kepala DesaSementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menambahkan, pemutakhiran data desa mendesak dilakukan mengingat banyaknya persoalan akurasi data di lapangan. Ia menyebut Indonesia memiliki 75.266 desa yang harus bergerak dalam satu alur dan komitmen yang sama.
“Dan ini kalau bergerak masif, semua satu alur, satu komitmen, di mana ada Kepala Desa, ada PKH, ada Pendamping Desa, dan nanti dimatangkan di tingkat Musyawarah Desa. Maka data yang keluar di tingkat desa itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yandri.
Ia menilai selama ini terdapat persoalan serius di desa akibat residu pemilihan kepala desa.
“Itu artinya kita ingin memastikan data di desa itu benar adanya. Karena selama ini ada persoalan serius di tingkat desa yaitu residu pemilihan kepala desa,” ujar Yandri.
“Di mana masih banyak orang yang berhak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan. Yang tidak berhak justru mendapatkan,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendes akan segera menerbitkan Keputusan Menteri Desa tentang Operator Data Desa beserta petunjuk pelaksanaan dan teknisnya.
“Insyaallah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hasil pertemuan tadi akan kami tindak lanjuti di Kementerian Desa, kami akan mengeluarkan Keputusan Menteri Desa tentang Operator Data Desa. Lengkap dengan juklak-juknisnya,” kata Yandri.
Ia menegaskan data di desa akan dibuka secara transparan agar dapat diakses masyarakat.
“Jadi tidak ada yang ditutupi di tingkat desa nanti. Jadi nanti di setiap desa, di kantor desa, bahkan di RT/RW, data ini akan di-publish, akan dipublikasikan,” ujar dia.
