KPK Sebut Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Angka Korupsi: Tapi Tergantung Orangnya

kompas.tv
17 jam lalu
Cover Berita
Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) dini hari. (Sumber: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/bar)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menyatakan kenaikan gaji hakim dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi. Namun, Ibnu menggarisbawahi bahwa hal ini juga tergantung pada kepribadian hakim masing-masing.

"Adanya penambahan penghasilan diharapkan lebih mengurangi risiko korupsi, tetapi kembali lagi kepada orangnya," kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ibnu menjelaskan Mahkamah Agung (MA) akan memberikan sanksi tegas jika terdapat hakim yang korupsi. Menurutnya, otoritas peradilan tersebut tidak menoleransi tindakan korupsi.

"Kalau orangnya masih demikian, tetap ditindak, tegas dari Mahkamah Agung. Zero (tanpa) toleransi menurut Ketua Mahkamah Agung, demikian," kata Ibnu dikutip Antara.

Baca Juga: Dalami Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Lampung Tengah, KPK Panggil Sekretaris BKPSDM

Pemerintahan Prabowo Subianto diketahui telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan. Pada Juni 2025 lalu, pemerintah menetapkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen untuk menghindari suap.

Akan tetapi, setelah gaji dinaikkan, tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim masih terjadi. Terkini, KPK turut menangkap hakim Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Februari lalu.

Pada 5 Februari, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Kemudian, pada 6 Februari, KPK mengungkapkan tujuh orang yang ditangkap dalam OTT terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, petugas dari PN Depok, lalu seorang direktur dan tiga orang pegawai PT Karabha Digdaya yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.

KPK lantas menetapkan lima dari tujuh orang yang diringkus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

1
2
Show All

Sumber : Kompas TV

Tag
  • ott depok
  • ketua pn depok ditangkap
  • korupsi libatkan hakim
  • kenaikan gaji hakim
  • kpk
Selengkapnya


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Kinerja Bisnis Solid, Saham ELSA Sentuh Rekor Tertinggi Sejak IPO
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
BPJS PBI Bermasalah, Pramono Jamin Pasien Tetap Terlayani lewat Skema PBPU Pemda
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Viral! MBG Lauk Ayam Masih Ada Temboloknya yang Kotor
• 17 jam lalurealita.co
thumb
3 Zodiak yang Beruntung Menurut Ramalan Keuangan Besok, 11 Februari 2026
• 10 jam lalutvonenews.com
thumb
KPK Soroti Dugaan Pelanggaran Pemeriksaan WNA Singapura
• 9 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.