Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami kendala atau belum aktif.
Ia menyebut, Pemprov DKI menyiapkan skema Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) sebagai jaring pengaman, termasuk bagi pasien dengan penyakit berat seperti cuci darah.
"Jadi Jakarta itu tetap akan men-cover itu. Karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU BP Pemda. Peserta Bukan Penerima Upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," kata Pramono di Puskesmas Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Dengan skema tersebut, masyarakat yang kepesertaan PBI-nya belum aktif, termasuk pasien yang membutuhkan layanan rutin seperti cuci darah, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan.
"Jadi tetap akan di-cover di sana. Jadi siapa pun yang kemudian misalnya belum tereaktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," ujarnya.
Eks Sekretaris Kabinet itu menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2024, terdapat sekitar 270.000 peserta PBI JKN di Jakarta yang terdampak dan perlu dilakukan reaktivasi.
"Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan hal berkaitan dengan PBI, PBI JKN. Seperti kita ketahui bersama dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2024, kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak," ujar Pramono.
Terlepas dari proses reaktivasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak akan diam. Pemprov memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang sama.
"Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas dan kepada jajaran kesehatan yang ada di Jakarta, apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama," terang dia.
Pramono menekankan, layanan kesehatan yang diberikan tidak akan dikurangi, termasuk untuk penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi.
"Tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat, dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan," pungkasnya.
