Bisnis.com, JAKARTA — Industri petrokimia hulu menegaskan bahwa kapasitas produksi dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik nasional. Namun, derasnya arus impor membuat volume serapan pasar domestik menyusut sehingga utilisasi pabrik turun dan investasi industri tertekan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, kondisi ini mendorong pelaku usaha meminta pemerintah lebih berpihak pada perlindungan investor, bukan semata memfasilitasi perdagangan.
"Iya, jadi iklim-iklim investasinya berpihak terhadap investor lah, bukan ke trader gitu," kata Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).
Dia menerangkan, persoalan utama yang dihadapi industri hulu bukan terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada volume penyerapan yang terganggu oleh impor.
Penataan iklim usaha menjadi kunci agar industri berbasis investasi dapat bertahan dan berkembang di tengah tekanan global. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu lebih berpihak kepada investor industri petrokimia hulu dibandingkan kepentingan perdagangan jangka pendek.
Fajar menjelaskan, tekanan impor yang terus meningkat telah berdampak langsung pada kinerja industri petrokimia hulu. Utilisasi pabrik turun karena pasar domestik dibanjiri produk impor, padahal kebutuhan nasional plastik masih sangat besar.
Baca Juga
- Inaplas Dorong Safeguard Impor Plastik yang Saling Untungkan Industri Hulu & Hilir
- Industri Mamin - Elektronik Bakal Terdampak Bea Tambahan Impor Bahan Baku Plastik
- Rawan PHK, Produsen Plastik Desak Kepastian BMAD Produk Polypropylene
“Yang pertama, yang jelas faktanya kan industri hulunya memang utilitasnya turun. Itu turun diakibatkan oleh banyak barang impor dari luar yang itu lonjakannya cukup signifikan sehingga mereka [hulu] minta agar impor ini diatur," tuturnya.
Pengaturan impor diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir. Jika pasokan dalam negeri terganggu akibat tekanan impor, maka dampaknya tak hanya dirasakan produsen hulu, tetapi juga industri hilir yang bergantung pada pasokan bahan baku.
Tekanan impor tersebut, lanjut Fajar, bahkan sudah memicu dampak nyata di lapangan. Sejumlah produsen petrokimia, termasuk polyethylene terephthalate (PET), mulai mengalami penutupan pabrik, meskipun sebagian sudah berada dalam skema pengaturan pemerintah.
“Bahkan, sekarang sudah ada di luar PP [polypropylene], PP sudah ada yang kena. PET, PET itu sudah mulai ada yang tutup pabriknya malah. Nah, ini kita enggak mau kejadian itu,” terangnya.
Di sisi lain, masuknya pabrik-pabrik baru di dalam negeri membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat beroperasi optimal. Fajar menyebut, utilisasi ideal industri petrokimia hulu seharusnya berada di atas 70%. Namun, saat ini masih di bawah angka tersebut.
Fajar juga menyoroti tekanan global dari China dan Timur Tengah yang membanjiri pasar Indonesia akibat beroperasinya pabrik-pabrik baru dan terbatasnya pasar ekspor mereka. Tanpa kebijakan perlindungan yang tepat, kondisi ini dikhawatirkan akan menekan pabrik lama dan menghambat investasi baru.
“Kalau ini tidak diantisipasi, pertama pabrik yang lama akan pelan-pelan turun dan amit-amit jangan sampai kejadian setop. Kemudian, investasi baru pun juga enggak akan masuk lagi," terangnya.
Padahal, kebutuhan plastik dalam negeri masih sangat tinggi, tercermin dari impor polipropilena dan polietilena yang masih besar. Fajar menilai, tingginya impor tersebut justru menunjukkan perlunya penataan pasar agar industri petrokimia hulu berbasis investasi dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Kalau kebutuhan kita kan masih tinggi, kalau polipropilena aja masih 2,1 juta ton, impornya masih sekitar 1 juta ton lebih lah. Untuk yang polietilena juga hampir 2 juta ton, impornya juga sekitar 900.000-an ton,” tutupnya.
Saat ini, investor dalam negeri dan asing mulai membangun industri petrokimia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Misalnya, proyek strategis nasional (PSN) industri petrokimia yang tengah digarap yaitu pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027.
Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status PSN yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.
Proyek dengan nilai investasi Rp15 triliun di Cilegon itu disebut akan memproduksi 400.000 ton per tahun kaustik soda dan 500.000 ton per tahun ethylene dichloride (EDC). Produk-produk ini menyasar industri EV, nikel, hingga konstruksi.
Tak hanya itu, pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) juga baru saja beroperasi pada November 2025. Selama ini, Indonesia masih bergantung pada produk impor petrokimia lebih dari 50%. Pabrik LCI disebut mampu mendukung kemandirian nasional hingga 67% untuk kebutuhan industri domestik.
Adapun, investasi pabrik New Ethylene Project milik LCI ini mencapai US$3,9 miliar atau setara Rp62 triliun. Kapasitas produksinya yaitu 1 juta ton etilena, 520.000 ton propilena, 350.000 ton polipropilena, 140.000 ton butadiena, dan 400.000 ton BTX (benzena, toluena, xilena) setiap tahun.
Terbaru, PT Lintas Citra Pratama (LCP), perusahaan investasi petrokimia asal Cilegon, memulai pembangunan pabrik bahan baku plastik polyethylene terephthalate (PET) senilai US$300 juta atau sekitar Rp5,01 triliun.
Pabrik dengan kapasitas hingga 720.000 ton per tahun itu berdiri di atas lahan milik anak usaha LCP, PT Merak Chemical Indonesia (MCCI), dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan memperkuat hilirisasi industri petrokimia nasional.
