Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyatakan pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap agama maupun budaya. Menurut Megawati, konsep pemberdayaan perempuan justru diajarkan juga oleh Islam dan diwariskan sejarah.
"Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah," kata Megawati saat menyampaikan pidato dalam penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).
Megawati menyampaikan negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri.
Ketua Umum PDIP itu juga menekankan mengenai pentingnya penguatan hukum dan penguatan kelembagaan pemerintahan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Megawati mencontohkan pemerintah Indonesia yang mempunyai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah," ujar Megawati.
Menurut Megawati, penguatan kelembagaan ini penting karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan kekuatan. Dia mengatakan negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor.
"Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh," kata Megawati.
Selain itu, dia menyampaikan universitas memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan. Megawati menilai universitas dapat menjadi ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan.
"Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan," ujar Megawati.
Bagi Megawati, ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan. Dia mengatakan pemerintahan yang kuat membutuhkan dasar intelektual yang kokoh.
"Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas sosial. Di sinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya," imbuhnya.
(knv/azh)
