Mahkamah Agung Copot Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok

Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas menyusul penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MA secara resmi memberhentikan sementara Ketua PN Depok berinisial IWE dan Wakil Ketua PN Depok berinisial BBG.

Keputusan ini diambil setelah keduanya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin 9 Februari 2026, menyatakan bahwa pemberhentian sementara ini merupakan prosedur standar bagi hakim yang terjerat masalah hukum.

Ketua Mahkamah Agung juga akan segera mengajukan usul pemberhentian sementara kedua pejabat pengadilan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Sanksi lebih berat menanti jika proses hukum membuktikan keterlibatan mereka.

"Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut. Apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat," tegas Yanto.

Suap Sengketa Lahan Rp850 Juta

Selain kedua pimpinan pengadilan, MA juga menindak aparatur sipil lainnya, yakni Jurusita PN Depok berinisial YM, yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Penindakan terhadap YM akan dilakukan melalui mekanisme Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung.

Sebagai informasi, KPK menetapkan IWE, BBG, dan YM sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di wilayah Depok. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp850 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memenangkan salah satu pihak yang berperkara.