Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, mengungkapkan bahwa pembangunan 570 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang telah mencapai progres 40 persen.
Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan menyampaikan harapannya agar warga dapat segera menempati huntara tersebut sebelum memasuki bulan Ramadhan.
"Alhamdulillah, progresnya mengalami peningkatan, kita harapkan masyarakat dapat menempati huntara sebelum Ramadhan ini," ungkapnya didampingi oleh Wakil Bupati Raja Sayang dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Zulkifli.
Pembangunan huntara difokuskan di beberapa desa yang menjadi lokasi terdampak terparah akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025.
Saat ini, sekitar 1.500 warga di wilayah Beutong Ateuh Banggalang masih tinggal di tenda pengungsian karena rumah mereka rusak berat atau hilang tersapu banjir.
Fokus Pemerintah Daerah dan Koordinasi Lintas InstansiPembangunan huntara dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan penuh dari Pemkab Nagan Raya.
Huntara ini menjadi solusi sementara sebelum pemerintah pusat menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Bupati Nagan Raya menekankan pentingnya percepatan proses pendataan dan kesiapan teknis agar huntara bisa segera difungsikan menjelang bulan suci.
Ia juga menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk aktif turun ke lapangan guna mendata dan memenuhi kebutuhan warga.
Dalam laporan resmi, Pemkab Nagan Raya menyebutkan bahwa total kerugian akibat banjir bandang tersebut mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.
Rincian kerugian meliputi kerusakan pada sektor permukiman sebesar Rp131 miliar lebih, infrastruktur sebesar Rp572,7 miliar lebih, dampak ekonomi sebesar Rp278,8 miliar lebih, sektor sosial sebesar Rp75,9 miliar lebih, dan lintas sektor sebesar Rp39,6 miliar lebih.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemkab Nagan Raya terus menjalin koordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi Aceh terkait penanganan pascabencana, khususnya kerusakan pada permukiman dan infrastruktur vital.
