Bisnis.com, SURABAYA – Jajaran manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) angkat bicara mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada Kamis (5/2/2026).
Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti menegaskan bahwa pelayanan terhadap pengunjung maupun standar perawatan koleksi satwa tidak terpengaruh dan tetap dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Nurika mengatakan bahwa stabilitas operasional menjadi fokus utama dari manajemen saat ini. Dirinya menjamin seluruh kebutuhan dasar segenap satwa, mulai dari nutrisi hingga pemantauan kesehatan, tetap terpenuhi setiap harinya.
“Perawatan dan pemeliharaan satwa tetap menjadi prioritas utama kami. Seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Nurika, Senin (9/2/2026).
Sebagai lembaga konservasi, PDTS KBS berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan satwa melalui beberapa langkah strategis, seperti pemeriksaan medis secara rutin oleh tim dokter hewan, penyediaan pakan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi spesifik tiap spesies, serta pengelolaan habitat yang didesain untuk mendukung perilaku alami satwa.
Nurika juga menegaskan pihaknya senantiasa bersikap kooperatif dan menghormati setiap rangkaian hukum yang tengah berjalan hingga saat ini.
Baca Juga
- Eri Cahyadi Dukung Penuh Pengungkapan Dugaan Kasus Korupsi Kebun Binatang Surabaya
- Usut Dugaan Korupsi, Kejati Jatim Geledah Kebun Binatang Surabaya
- Kebun Binatang Surabaya Diapresiasi, Ini Keunikannya
“Kami menghargai proses hukum yang berlangsung karena kesejahteraan satwa kami tidak ada korelasinya dengan dokumen yang dilakukan penyelidikan, proses hukum tidak mengubah keberlangsungan operasional satwa,” tegasnya.
Lebih lanjut, manajemen PDTS KBS juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas perhatian terhadap keberlangsungan perawatan satwa.
Transparansi informasi ini diambil agar masyarakat mengetahui bahwa KBS tetap menjalankan fungsinya sebagai destinasi wisata edukasi dan lembaga konservasi di Kota Surabaya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan persoalan pengelolaan keuangan yang terjadi di KBS sebenarnya merupakan masalah lama yang berakar sejak 2013. Ia mengklaim telah mengendus ketidakberesan tersebut pada 2022. Merasa ada yang tidak berjalan semestinya, Eri pun menginstruksikan adanya proses audit secara independen.
“KBS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing [ini kok yang] melakukan audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau [auditor] yang ditunjuk oleh KBS,” ucap Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Eri menerangkan bahwa terdapat temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejak lebih dari 1 dekade lalu pada pengelolaan keuangan KBS. Permasalahan itu kemudian menjadi beban menahun yang masih menggantung terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut yang membuat Eri meminta pendampingan langsung dari Kejati Jatim guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Catatannya ada, uangnya tidak ada. Maka saya pada waktu itu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini, dan saya meminta untuk melakukan terkait dengan audit dari tim independen dan hasilnya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya monggo [diusut],” ucapnya.
