JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tetap menjadi prioritas pada APBN 2026.
Melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), negara menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta orang di seluruh Indonesia.
Purbaya mengatakan, dukungan fiskal tersebut merupakan bagian dari desain APBN yang tetap ekspansif, namun berkelanjutan untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan nasional.
Baca Juga: Menkes Sebut Pasien Cuci Darah di Indonesia Tembus 200 Ribu, Bertambah 60 Ribu Setiap Tahun
"Dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI mencapai 96,8 juta peserta. Pemerintah betul-betul serius memastikan masyarakat tetap terlindungi," kata Purbaya dalam rapat bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Secara keseluruhan, anggaran kesehatan pada 2026 dialokasikan sebesar Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Anggaran ini mencakup pembiayaan JKN, subsidi iuran, hingga penutupan defisit program.
Baca Juga: Purbaya Akui Pajak–Bea Cukai Belum Bersih, Pimpinan Harus Ikut Tanggung Jawab
Selain PBI, lanjut Purbaya, pemerintah juga memberikan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja kelas 3.
Total iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan, dengan rincian Rp7.000 ditanggung pemerintah yang terdiri atas Rp4.200 oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 oleh pemerintah daerah.
Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- anggaran kesehatan
- pbi jkn
- purbaya yudhi sadewa
- menteri keuangan
- anggaran peserta pbi
- anggaran subsidi bpjs kesehatan
