Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya penguatan skema BPJS Kesehatan Syariah, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang adil, inklusif, dan berbasis gotong royong.
Muhaimin mengatakan, JKN yang dijalankan melalui BPJS Kesehatan merupakan salah satu produk reformasi paling membanggakan bangsa Indonesia, karena negara hadir secara nyata menjamin hak dasar masyarakat, terutama kelompok miskin, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Hal itu disampaikan Muhaimin pada kegiatan peluncuran Buku Meraih Sehat Mensyukuri Nikmat dan Buku BPJS Syariah di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
"Sejak adanya BPJS, tidak boleh lagi terjadi orang miskin tidak bisa berobat. Semua harus bisa mendapatkan layanan kesehatan, terutama masyarakat miskin," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 10 Februari 2026.
Menurut Muhaimin, skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan bukti kuat kehadiran negara melalui APBN dan APBD dalam menjamin akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
Namun, agar sistem ini berkelanjutan dan adil, pemerintah terus melakukan pembenahan dan validasi data penerima bantuan.
"Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, data kita benahi secara menyeluruh supaya yang menerima benar-benar yang berhak," ucapnya.
Dalam konteks itulah, Muhaimin menilai penguatan BPJS Kesehatan Syariah menjadi langkah strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat, terutama kelompok mampu, melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.
"Kita tinggal kasih pilihan kepada umat. Kalau mau kontrak syariah, jalannya ada. Artinya mereka menjadi peserta aktif jaminan kesehatan sekaligus bagian dari ta’awun, saling menolong dan bersedekah. Ini luar biasa," tuturnya.
Lebih lanjut, Muhaimin juga mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan Ali Ghufron Mukti yang dinilai berhasil menjaga keberlanjutan JKN sebagai model gotong royong berskala besar, bahkan menjadi rujukan dunia.
Kemudian ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan ulama, tokoh agama, dan lembaga keumatan guna menyempurnakan tata kelola BPJS Kesehatan Syariah serta meluruskan pemahaman publik bahwa JKN bukanlah sistem gratis, melainkan sistem berbasis solidaritas.
"Negara hadir memperkuat iuran BPJS bagi masyarakat miskin, sementara warga yang mampu kita dorong ikut berkontribusi dalam semangat gotong royong nasional," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemutihan tunggakan iuran bagi peserta yang menunggak.
Editor: Redaksi TVRINews
