Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia. Hasil jajak pendapat itu menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto di angka 79,9 persen.
Meski mengapresiasi, Istana menegaskan bahwa fokus utama kabinet saat ini bukan pada angka popularitas. Tetapi pada percepatan program-program prioritas seperti renovasi sekolah dan pengentasan kemiskinan.
"Tiap ada hasil survei, bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kami kejar, bukan hasil survei. Yang kami kejar adalah mempercepat program-program yang memang kami yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 Februari 2026.
Baca Juga :
Komisi Percepatan Reformasi Polri Segera Serahkan Rekomendasi ke PresidenPrasetyo menjelaskan, musuh terbesar pemerintah hari ini adalah kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan. Pemerintah berkomitmen bekerja sekeras mungkin untuk menuntaskan masalah tersebut melalui kebijakan nyata. Termasuk target renovasi 300.000 sekolah di berbagai pelosok Tanah Air agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling itu kami serahkan ke masyarakat, tetapi kami tidak mengejar itu, karena sesungguhnya juga masih banyak yang kami belum puas terhadap program-program yang kami inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan-kesulitan masyarakat, dan itu juga belum semuanya, masih butuh waktu," ucap Prasetyo.
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru terhadap 1.220 responden. Hasilnya, mayoritas publik mengaku puas dengan rincian 13 persen "sangat puas" dan 66,9 persen "puas".
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut approval rating Presiden Prabowo di awal masa jabatannya ini tergolong cukup tinggi. Bahkan, melampaui angka awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004 dan Joko Widodo pada 2014.
