Dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Papua terus dilaporkan seiring intensifnya pengerahan militer. Pemerintah diharapkan tidak menyelesaikan persoalan melalui pendekatan keamanan, melainkan mengedepankan dialog, pelindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang transparan dalam menangani konflik di Papua.
Amnesty International Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran HAM di Papua kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026). Amnesty mendesak pemerintah mengendalikan pengerahan pasukan militer di Papua.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, revisi UU TNI membuat pengerahan pasukan militer tidak lagi harus melalui keputusan politik negara, melainkan cukup dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi kontrol politik dan pengawasan hukum.
“Itu artinya proses pengerahan pasukan di tingkat bawah juga tidak lagi berada di bawah supervisi penegakan hukum kepolisian. Kami merasa pengerahan pasukan militer di Papua menjadi lebih tidak terkendali,” ujar Usman.
Tanpa ada dialog, tidak mungkin pembicaraan politik tentang penyelesaian Papua ke depan bisa berlangsung dengan baik.
Menurut Usman, kehadiran militer di Papua perlu dikendalikan, terutama dalam konteks pengamanan wilayah tambang dan operasi pemberantasan separatisme bersenjata. Dialog politik dengan berbagai pihak, termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Majelis Rakyat Papua, dinilai menjadi jalan penting untuk penyelesaian konflik.
“Tanpa ada dialog, tidak mungkin pembicaraan politik tentang penyelesaian Papua ke depan bisa berlangsung dengan baik,” kata Usman.
Ia juga menekankan arti penting pemastian keadilan bagi korban kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Amnesty tengah menyiapkan laporan terbaru terkait dugaan pembunuhan di luar hukum dan rasisme terhadap orang Papua dalam beberapa tahun terakhir.
Usman mencontohkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Pegunungan, antara lain, di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, dan Intan Jaya. Peristiwa yang dilaporkan mencakup penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi, hingga penembakan anak-anak.
“Kami mendorong DPD untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM di Papua,” tutur Usman.
Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem menyampaikan situasi pengungsian akibat konflik bersenjata. Banyak warga masih hidup di hutan karena merasa tidak aman.
“Orang Papua tidak merasa nyaman dan mengungsi ke mana-mana. Mereka tidak tenang dan kami membutuhkan pertolongan dari pemerintah,” ujar Theo.
Theo mengatakan, organisasinya telah menginvestigasi sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan meminta perhatian serius pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Menanggapi laporan itu, Ketua Komite III DPD Filep Wamafma menyatakan DPD akan memproses pengaduan sesuai mekanisme kelembagaan. Menurut dia, kekerasan terhadap warga sipil menunjukkan kebijakan negara di Papua belum berjalan efektif.
“Sepanjang masih ada kekerasan dan korban warga sipil, maka sepanjang itu pula kebijakan-kebijakan negara di Papua akan gagal,” kata Filep.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai mengatakan, persoalan Papua bersifat kompleks dan telah berlangsung sejak integrasi Papua ke Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mendorong penyelesaian konflik.
“Ini menjadi momentum penting. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi karena semua kerja ini tidak bisa diserahkan masing-masing,” ujar Yorrys.
Yorrys menegaskan, penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Diperlukan langkah dialogis, pelindungan HAM, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua agar tercipta perdamaian berkelanjutan.
“Pendekatan militeristik harus dihentikan, termasuk menarik kembali pasukan non-organik, untuk mencegah eskalasi konflik dan meminimalkan ancaman terhadap warga sipil,” ucap Yorrys.
DPD juga meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, mengedepankan langkah terukur dan proporsional guna menghindari jatuhnya korban serta trauma masyarakat sipil. Pemerintah diharapkan lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal akibat konflik bersenjata.
Selain itu, DPD meminta pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua dan memastikan pembangunan berpihak pada kesejahteraan, pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat Papua.
Dari hasil audiensi, DPD juga meminta aparat penegak hukum memastikan proses penegakan hukum melalui Pengadilan HAM terhadap kasus kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembela HAM.
“Pemerintah pusat diminta membentuk Komisi HAM dan Pengadilan HAM yang berkedudukan di Papua guna mengusut dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM,” kata Yorrys.
