Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Februari 2026. Penyaluran BPNT Februari 2026 ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan pokok, terutama menjelang Ramadan saat harga kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat.
BPNT menjadi salah satu bansos yang paling dinantikan karena langsung digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya melalui e-warong atau agen resmi. Selain BPNT, pemerintah juga menyalurkan bantuan PKH bagi keluarga penerima manfaat berdasarkan kategori anggota keluarga.Masyarakat yang ingin memastikan apakah BPNT Februari 2026 sudah cair dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Proses pengecekan ini gratis dan dapat dilakukan melalui HP maupun komputer.
Besaran Bantuan PKH 2026Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima dalam satu keluarga. Dana PKH diberikan setiap tiga bulan dengan rincian sebagai berikut:
-
Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per 3 bulan
-
Anak usia 0–6 tahun: Rp750.000 per 3 bulan
-
Anak SD/sederajat: Rp225.000 per 3 bulan
-
Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per 3 bulan
-
Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per 3 bulan
-
Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per 3 bulan
-
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per 3 bulan
-
Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per 3 bulan
Bantuan PKH dan BPNT disalurkan secara bertahap sepanjang tahun sesuai dengan data terbaru penerima yang tercatat di sistem Kemensos.
Besaran BPNT Februari 2026Sementara itu, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Februari 2026 akan mendapatkan bantuan senilai:
-
Rp600.000 per tiga bulan
Dana BPNT tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Dengan skema BPNT ini, bantuan diharapkan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pangan keluarga.
BPNT juga menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan risiko kerawanan pangan, terutama bagi keluarga prasejahtera di berbagai daerah.
