Di balik deretan angka kenaikan suhu global dan target emisi karbon yang kerap terasa teknis serta kering, terselip sebuah realitas yang jauh lebih manusiawi, yakni krisis iklim tidak pernah netral secara jender. Di Indonesia, negara yang menempati peringkat ketiga dunia dalam World Risk Index 2025, bencana iklim membawa beban yang timpang.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan alarm keras bahwa perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban meninggal dalam bencana dibandingkan laki-laki. Data World Risk Index 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga dengan risiko bencana tertinggi di dunia, menjadi alarm bersama.
Bagi jutaan perempuan di Indonesia, termasuk perempuan-perempuan muda, krisis iklim perlu jadi perhatian. Situasi tersebut adalah ancaman eksistensial yang sangat nyata dan tidak pernah netral secara jender maupun sosial.
Ketimpangan struktural yang terjadi selama inilah yang menjadi latar belakang peluncuran Panduan atau Toolkit “Aksi Iklim Orang Muda yang Responsif Gender di Indonesia: Panduan Praktis Implementasi Proyek Komunitas yang Inklusif” oleh UN Women Indonesia bersama Green Welfare Indonesia (GWF), Senin (9/2/2026) di Jakarta.
Dokumen yang disusun secara kolektif oleh UN Women Indonesia dan Green Welfare Indonesia ini bertujuan mengubah posisi perempuan muda dari sekadar kelompok rentan menjadi aktor utama yang memegang kendali atas solusi iklim.
Peluncuran gerakan anak muda tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa perempuan muda bukanlah sekadar "kelompok sasaran", melainkan aktor utama yang memegang kunci keberlanjutan masa depan bumi.
Maka, kehadiran panduan tersebut disambut hangat oleh pemerintah. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menyatakan bahwa dokumen ini hadir di momen krusial saat Indonesia memperkuat komitmen iklim nasional dan global.
Strategi ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RANGPI 2024–2030) serta target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Perempuan muda sebagai agen perubahan yang akan menentukan arah perubahan.
”Oleh karena itu peran penting perempuan muda dalam aksi perubahan iklim adalah memulai dari lingkungan sekitarnya. Aksi iklim Indonesia tidak hanya akan lebih adil, tetapi juga lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Amurwani Dwi, Selasa (10/2/2026).
Apa yang membuat toolkit tersebut berbeda? Keistimewaannya terletak pada proses penyusunannya yang bersifat kolektif oleh orang muda sendiri. Toolkit yang disusun tim penulis muda, Anastasia Dea Samanta, Hibban Ar Royan, Zara Hadidjah, Puri Lestari, dan Oktaviana Vizcafera dirancang agar praktis dan dapat diimplementasikan hingga ke tingkat akar rumput.
Anastasya Dea Samantha, perwakilan tim penulis, menjelaskan, panduan tersebut untuk membekali kelompok muda dengan pengetahuan praktis dalam membangun inisiatif iklim yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan.
Isi toolkit ini komprehensif, mencakup siklus proyek langkah demi langkah, mulai dari memahami konteks hingga memperluas dampak serta menyediakan alat bantu analisis jender, pemetaan risiko, dan pemetaan pemangku kepentingan.
Peran penting perempuan muda dalam aksi perubahan iklim adalah memulai dari lingkungan sekitarnya.
Dalam toolkit tersebut terdapat lima modul utama yang mencakup pemahaman jender, iklim, dan keadilan; analisis masalah dan pemetaan konteks komunitas; perancangan proyek dari ide menjadi aksi nyata; pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang sensitif jender; serta peningkatan dampak untuk keberlanjutan proyek jangka panjang.
Toolkit ini sendiri merupakan bagian dari program global EmPower: Women for Climate-Resilient Societies (Phase II) yang dijalankan UN Women bersama UNEP. Program ini berfokus pada penguatan aksi iklim responsif jender dan pembangunan mata pencaharian yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Nala Amirah, Pendiri Green Welfare Indonesia, menekankan pentingnya pergeseran paradigma. "Pendekatan responsif jender seharusnya sudah menjadi praktik dasar dalam proyek komunitas, bukan sesuatu yang masih bersifat opsional," ujarnya.
Hal ini cukup beralasan, sebab tantangan saat ini bukan lagi sekadar menghadirkan partisipasi, melainkan memastikan kualitas keterlibatan yang menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Organisasi GWF sendiri telah menggerakkan lebih dari 1.000 relawan di berbagai daerah, memperkuat kapasitas keterampilan hijau bagi orang muda.
Karena itulah, panduan tersebut menyediakan langkah-langkah praktis, mulai dari analisis risiko berbasis jender hingga strategi perluasan dampak, yang langsung dipraktikkan oleh 31 orang muda dari berbagai daerah dalam lokakarya pasca-peluncuran.
Maka, toolkit yang dapat diakses di bit.ly/ClimateActionToolkit-IDN, diharapkan menjadi pintu menuju kebijakan iklim yang lebih adil bagi generasi muda, terutama perempuan muda.
Head of Programmes UN Women Indonesia Dwi Yuliawati, menegaskan, perubahan iklim pada dasarnya adalah isu keadilan yang berkelindan dengan usia, disabilitas, hingga kelas sosial. "Perempuan muda bukan sekadar kelompok sasaran tambahan, mereka adalah kelompok yang akan hidup paling lama dengan konsekuensi dari kebijakan iklim hari ini, baik itu keberhasilannya, maupun kegagalannya," katanya.
Jika perspektif mereka tidak dihadirkan sejak sekarang, maka kebijakan iklim berisiko mengulang pola lama, yakni solusi jangka pendek yang mengabaikan keadilan jangka panjang.
Karena itu, toolkit tersebut berfungsi sebagai alat advokasi untuk memastikan suara perempuan muda dapat menembus dan bertahan di ruang-ruang kebijakan yang sering kali tertutup bagi mereka. Tanpa perspektif jender, kebijakan iklim hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang mengabaikan keadilan jangka panjang dan justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada.
Sebab, perubahan iklim tidak pernah netral, baik secara sosial maupun secara jender. Karena itu, kebijakan iklim yang dirumuskan hari ini akan menentukan siapa yang terlindungi dan siapa yang tertinggal di masa depan.
”Aksi iklim tanpa perspektif jender akan memperdalam ketimpangan. Advokasi tanpa kejelasan siapa yang diwakili akan kehilangan legitimasinya. Peluncuran hari ini bukan sekadar peluncuran toolkit. Ini adalah pernyataan komitmen tentang masa depan," ujar Dwi.
Di atas kertas, Indonesia memang telah menunjukkan komitmennya. Namun, aktivis masyarakat sipil dan para praktisi di lapangan masih melihat adanya jurang yang menganga antara komitmen di tingkat kebijakan dan implementasi di tingkat komunitas.
Verena Puspawardani, Dewan Eksekutif Engagement Lead Low Carbon Development Initiative (LCDI) Coaction Indonesia menilai, Indonesia tidak kekurangan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan jender, terutama dikaitkan dalam perubahan iklim. Tapi tantangannya adalah pada implementasi.
Ia mengkritik praktik yang seringkali hanya sebatas "centang" atau checklist. Dalam praktik, partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dihitung kehadirannya, namun belum tentu suaranya didengar dan aspirasinya diakomodasi secara bermakna.
”Setelah dari centang atau checklist tersebut, apakah kita benar-benar memastikan bahwa teman-teman yang hadir juga dikasih kesempatan untuk berbicara,” ujarnya.
Pengalamannya dalam sebuah program adaptasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa untuk mengidentifikasi masalah dan potensi solusi di tingkat komunitas saja bisa memakan waktu hingga empat tahun, sebuah bukti kompleksitas realitas di lapangan.
Kompleksitas itu juga disampaikan Nuraini, Koordinator Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah literasi dan penggunaan bahasa yang tepat di tingkat tapak.
Sebab, urgensi keterlibatan orang muda bukan hanya sebagai partisipan, tetapi sebagai bagian dari sistem pemantauan dan pencapaian target iklim yang lebih inklusif. Target iklim nasional hanya akan tercapai jika inisiatif orang muda yang responsif jender mendapatkan ruang dalam kebijakan iklim nasional.
Peluncuran toolkit tersebut bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kerja panjang. Transformasi iklim menuntut perubahan norma yang selama ini membatasi akses perempuan muda terhadap ruang kuasa.
Maka, kebijakan iklim hanya akan dianggap berkelanjutan jika mereka yang akan mewarisi masa depan, yakni orang muda dan perempuan diberi ruang untuk menentukan arah perubahan tersebut.
