Jakarta, VIVA – Survei Indonesian Public Institute (IPI) yang dirilis pada 9 Februari 2026 menghadirkan kejutan yang cukup signifikan dalam lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2029.
Nama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (SS) muncul dalam 10 besar bursa calon presiden, bersanding dengan tokoh-tokoh politik papan atas seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Puan Maharani, dan Agus Yudhoyono.
"Posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di puncak survei memang tidak mengejutkan, namun kehadiran nama Sjafrie dalam daftar tersebut membuka pertanyaan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan bagi stabilitas politik pemerintahan saat ini," kata pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Fernando menilai Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah nama asing dalam konstelasi politik Indonesia. Sebagai sahabat karib Presiden Prabowo, kata dia, mantan perwira militer ini dikenal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkaran kekuasaan.
"Wataknya yang tegas dan latar belakang militernya membuat sosoknya dipandang sebagai menteri paling “powerful” di kabinet. Namun, popularitas dan kekuasaan yang dimilikinya kini justru berpotensi menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri. Ketika seorang menteri pertahanan mulai masuk dalam radar calon presiden, alarm politik seharusnya berbunyi keras di Istana," tandas dia.
Fernando menyebut bahwa Sjafrie Sjamsoeddin, dengan segala kekuasaan dan pengaruhnya sebagai Menhan sekaligus sahabat Prabowo, kata dia, kini muncul sebagai calon presiden potensial. Menurut dia, polanya identik, yakni orang dalam yang menjadi ancaman terbesar.
"Sejarah politik Indonesia penuh dengan ironi tentang pengkhianatan dari lingkaran dalam. Kasus SBY dan Megawati adalah pelajaran paling jelas bahwa kedekatan personal tidak menjamin loyalitas politik. Ketika ambisi kekuasaan bertemu dengan peluang, bahkan persahabatan terdekat bisa berubah menjadi persaingan paling sengit. Presiden Prabowo, yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya kompetisi politik, seharusnya lebih waspada terhadap dinamika ini," jelas Fernando.
"Namun, pertanyaannya adalah, apakah kesadaran itu sudah datang, atau kita akan menyaksikan pengulangan sejarah yang sama lima tahun lagi? Tentu saja, setiap warga negara, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik," sambungnya.
