Liputan6.com, Jakarta - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) turut mengawasi sejumlah situ di Kota Depok, salah satunya Situ Tujuh Muara. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna melihat daerah resapan air dan lahan hijau Kota Depok, mengalami penyusutan lahan dan berubah menjadi perumahan komersil.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna mengatakan, perumahan komersil di Kota Depok mengalami peningkatan, namun lahan hijau maupun daerah resapan air mengalami pengurangan. Terlebih, belum lama ini terjadi polemik pada Situ Tujuh Muara terhadap pengembang perumahan.
Advertisement
"Saya mengikuti terkait polemik Situ Tujuh Muara dengan pengembang perumahan," ujar Pradi, Selasa (10/2/2026).
Pradi menjelaskan, untuk mengurangi penyusutan lahan hijau dan daerah resapan air, diperlukan perencanaan yang matang terkait RTRW dan perencanaan tata ruang. Pemerintah daerah dapat memberikan teguran keras terhadap pengembang perumahan yang membangun bukan pada tempat atau kawasan yang diperuntukan.
"Termasuk hal-hal yang memang sudah semestinya tidak boleh dilakukan, ya dalam hal pembangunan misalkan di pinggir-pinggir sekitar sungai, nah ini baiknya ya tidak dilakukan," ucap Pradi.
Pradi yang bertugas di Komisi I di bidang pemerintahan, khususnya perizinan, menaruh perhatian terhadap iklim pembangunan di wilayah Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat kerap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC.
"Coba lah kita evaluasi dari sekarang dampak-dampak yang terjadi, paling tidak bisa kita kurangi dari hulu sampai ke hilir," terang Pradi.
