Pantau - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, yang dibuktikan dengan pelaksanaan entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kemenperin.
Komitmen Menjaga Opini WTP dan Tingkatkan SinergiMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa entry meeting ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024, Kemenperin telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 17 kali berturut-turut. Menperin menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan amanah yang harus terus dijaga.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, kami berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK," ujar Agus.
Tingkatkan Penyelesaian Rekomendasi BPK dan Percepatan Tindak LanjutMenperin juga melaporkan bahwa Kemenperin telah menyelesaikan 84,67 persen dari rekomendasi BPK yang diberikan selama periode 2005–2025. Namun, ia menilai pencapaian ini belum memuaskan, karena target penyelesaian seharusnya di atas 90 persen.
Kemenperin berkomitmen untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan-temuan BPK guna memperkuat integritas birokrasi dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Beberapa satuan kerja Kemenperin telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menunjukkan upaya Kemenperin dalam menjaga integritas birokrasi.
"Membangun dan menjaga integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama dan perbaikan yang terus-menerus," tambahnya.
Kinerja Keuangan dan Industri Perlihatkan Hasil PositifRealisasi pendapatan Kemenperin pada 2025 melampaui target hingga 116,43 persen, dengan realisasi belanja anggaran mencapai Rp2,09 triliun dan blokir anggaran sebesar Rp367,4 miliar. Kemenperin juga berhasil melakukan konsolidasi laporan keuangan dari 107 satuan kerja pusat dan daerah, termasuk Badan Layanan Umum (BLU).
Selain itu, Kemenperin mencatatkan peningkatan nilai pendapatan dan aset seiring dengan pengembangan fasilitas pendidikan dan jasa industri di berbagai daerah.
Kinerja industri pengolahan pada 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan industri pengolahan tumbuh 5,30 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,11 persen.
"Industri tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan membantah adanya deindustrialisasi di Indonesia," tegas Menperin.
