Jakarta, CNBC Indonesia - Biaya usaha di Indonesia dinilai masih mahal dan menjadi pekerjaan rumah besar jika pemerintah ingin daya saing nasional benar-benar terdongkrak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani dalam paparannya di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, menegaskan persoalan di lapangan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan dunia usaha bisa beroperasi secara efisien.
"Bukan soal angka, tapi melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan dan tantangannya seperti apa," ujar Shinta dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral per Kuartal (%)
Menurut Shinta, sumber beban biaya datang dari komponen yang terlihat jelas hingga biaya yang "tak kasat mata".
Di sisi yang mudah diukur, beban logistik masih menjadi sorotan. Biaya logistik Indonesia disebut mencapai 14,29% dari PDB, lebih tinggi dibanding Singapura yang 8%, dan masih di atas Malaysia, Filipina, serta India yang berada di kisaran 13%.
Shinta menilai isu ini harus jadi fokus karena Indonesia perlu bersaing dengan negara lain.
"Ada beberapa hal yang jadi perhatian pertama bagaimana menekan high cost. Pada prinsipnya RI harus bisa kompetisi dengan negara lain," kata Shinta.
Beban Biaya Berusaha
Selain logistik, Shinta juga menyinggung energi dan pembiayaan sebagai komponen yang menekan biaya produksi.
"Biaya-biaya menjadi perhatian seperti logistik, biaya energi, biaya pinjaman," ujarnya. Di level pembiayaan, ia menyoroti suku bunga pinjaman yang masih tinggi, berada di rentang 8%-14%, melampaui rata-rata ASEAN-5 yang hanya 4%-6%.
Namun, Shinta menekankan ada biaya lain yang sering tidak bisa dihitung tapi terasa paling "menguras" dari sisi kepastian usaha, yakni perizinan dan kompleksitas regulasi.
Gambaran hambatan itu tercermin dari indikator kemudahan berbisnis yang menunjukkan lamanya proses administratif di Indonesia. Pendaftaran perusahaan asing, misalnya, dapat memakan waktu 65 hari, jauh lebih lama dibanding negara terbaik yang hanya 1 hari.
Transfer kepemilikan properti bisa 90 hari dibanding 1 hari, sementara waktu menunggu putusan akhir pengadilan mencapai 150 hari, berbanding kurang dari 7 hari di negara pembanding.
Bahkan, porsi perusahaan yang merasa harga produknya diregulasi di Indonesia mencapai 44%, jauh lebih tinggi daripada negara terbaik yang hanya 2%.
APINDO juga memotret problem perizinan dari survei internal terkait penyederhanaan perizinan berusaha pada Juli 2025. Keluhan paling dominan datang dari persyaratan dokumen yang dinilai terlalu banyak, disampaikan oleh 72% responden.
Disusul kebutuhan menggunakan pihak ketiga atau konsultan (65%), lamanya proses rekomendasi dari instansi terkait (54%), hingga masalah teknis sistem OSS seperti error atau lambat (54%).
Dari sisi durasi, proses perizinan dasar juga kerap memakan waktu berbulan-bulan: KKPR banyak terjadi di rentang 1-3 bulan, PBG/SLF 3-6 bulan, sementara AMDAL dapat memakan waktu lebih dari 1 tahun.
Survei APINDO
Ujungnya, APINDO menilai agenda menurunkan ongkos bisnis adalah prasyarat agar investasi dan produksi bisa bergerak lebih kencang. Tanpa perbaikan biaya logistik, energi, pembiayaan, serta kepastian regulasi dan perizinan, daya saing Indonesia akan terus tertahan dan pertumbuhan sektor riil sulit berlari lebih cepat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(evw/evw)
