Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan program bantuan pangan untuk periode Februari dan Maret 2026 dengan total estimasi anggaran mencapai Rp11,92 triliun, yang menyasar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum Ramadan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan intervensi ini dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan ekonomi nasional. Bantuan yang diberikan berupa paket 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan.
"Target penerimanya adalah 35,04 juta KPM, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu. Airlangga meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mendukung penuh kelancaran logistik penyaluran bantuan pangan tersebut hingga ke tangan penerima.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan penyaluran bantuan akan dilakukan melalui transfer rekening bank maupun melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa basis data penerima manfaat bersifat dinamis. Kementerian Sosial (Kemensos) berpedoman pada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga
- Cek Daftar Stimulus Lebaran 2026, Ada Diskon Transportasi hingga Bansos Pangan!
- Ini Catatan Ekonom Agar Stimulus Jumbo Idulfitri Tak Bikin APBN Boncos
- Produsen Tekstil Sebut Stimulus Investasi Tak Efektif Dongkrak Industri
Akibatnya, sambung Gus Ipul, status kepesertaan bansos masyarakat dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi terkini keluarga tersebut.
"Penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, pada triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Ini memerlukan proses," jelas Gus Ipul.
Guna memastikan akurasi penyaluran, Kementerian Sosial membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya untuk memutakhirkan data melalui mekanisme 'Usul Sanggah'. Gus Ipul memaparkan dua saluran utama pemutakhiran data, yakni jalur formal berjenjang dan jalur partisipasi langsung.
Jalur formal dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, dinas zosial, hingga pengesahan oleh bupati/wali mota sebelum diproses bersama BPS. Sementara itu, jalur partisipasi masyarakat disediakan melalui tiga kanal digital.
Pertama, melalui Command Center Kemensos yang beroperasi 24 jam di nomor 021-171. Kedua, melalui layanan pesan singkat WhatsApp Center. Ketiga, melalui Aplikasi Cek Bansos.
"Kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Nanti akan kami serahkan sepenuhnya kepada BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dalam bentuk pe-ranking-an mulai dari desil 1 sampai desil 10," ungkap Gus Ipul.
