Wakil Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Heru Susanto menyoroti rendahnya minat siswa sekolah menengah atas (SMA) terhadap jurusan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Dari ratusan siswa yang mendapat sosialisasi STEM, jumlah yang berminat masuk jurusan STEM tidak lebih dari lima orang.
“Ada satu fakta data yang ini terjadi kalau kebetulan kami itu interaksi dengan siswa-siswa kelas 3 SMA yang mau masuk perguruan tinggi. Kalau misalkan kami menyampaikan sesuatu kepada 300 siswa inilah. 300 bahkan 500 (siswa). Ketika kita tanya, ‘Dari sekian siapa yang mau masuk jurusan Fisika?’ Tidak lebih dari 5,” jelas Heru dalam rapat dengar pendapat Rektor PTN dan PTS dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
“Dari 500 orang ketika kita tanya, ‘Dari sekian orang yang ingin masuk Fisika siapa?’ Enggak ada lima orang. Sama. Ketika kita tanya, ‘Yang mau masuk Kimia berapa?’ Lima orang juga enggak ada. Biologi begitu, Matematika begitu. Yang paling banyak apa? Kedokteran. Yang paling banyak apa? Hukum. Yang paling banyak apa? Bisnis digital,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa kebijakan pemberian beasiswa perlu memberikan prioritas pada bidang STEM.
“Nah, ini sesuatu yang memang barangkali keberpihakan kita harus di sana. Sehingga kenapa kemudian kita memberikan beasiswa. Bayangkan seandainya tidak diberikan beasiswa. Maka apa yang terjadi kemudian? Ketidaktertarikan pada STEM itu akan semakin lama semakin berkurang,” katanya.
Meski demikian, Heru menegaskan keberpihakan terhadap STEM tidak boleh dimaknai sebagai bentuk diskriminasi terhadap bidang non-STEM. Kebijakan tersebut lahir dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara.
“Dalam pandangan saya berpihak itu bukan berarti mendiskriminasi. Hal kedua yang harus kita perhatikan yang pertama adalah apakah resources kita terbatas atau tidak. Kalau resources kita tidak terbatas, maka ya sudah semuanya sama. STEM, non-STEM semua beasiswa jumlahnya misalkan Rp 50 miliar, Rp 50 miliar semua,” ungkap Heru.
Perlu Ada PrioritasHeru menambahkan, ketika sumber daya terbatas, pemerintah perlu menentukan prioritas berdasarkan tujuan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Persoalannya kan kita punya resources terbatas. Sehingga kemudian harus ada prioritas. Prioritas ini tentu akan sangat ditentukan dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu menurut saya,” jelas dia.
Heru menekankan, meskipun STEM penting, peran bidang non-STEM tetap krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan.
“Kata kuncinya adalah ketika kita berpihak bukan berarti mendiskriminasi. Toh pada akhirnya, sehebat apapun STEM, yang menentukan itu Non-STEM. Manajemennya seperti apa. Policy-nya seperti apa gitu,” tutur Heru.
Karena itu, menurutnya, porsi beasiswa antara STEM dan non-STEM dapat diatur secara proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi.
“Makanya kalau dalam konteks pemberian beasiswa dan sebagainya, mungkin dalam konteks jangka pendek memang perlu berpihak pada STEM. Ini pandangan kami. Tapi mohon dicatat lagi-lagi berpihak itu bukan berarti mendiskriminasi. Ya artinya bisa 60:40, 70:30, 80:20, itu tentu sangat tergantung pada jangka pendeknya seperti apa,” kata Heru.
