KOMPAS.com – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota telah mencapai progres yang signifikan.
Meski masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berlangsung normal.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Tito menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Anggaran tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera, Mendagri–BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
Untuk mengoptimalkan progres pemulihan, Tito meminta dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI, khususnya terkait kebijakan anggaran transfer ke daerah (TKD).
“Presiden (Prabowo Subianto) sudah menyampaikan bahwa transfer daerah di tiga provinsi terdampak bencana ini dikembalikan seperti pada 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.
Dengan dinormalisasikannya anggaran TKD, ia meyakini proses pemulihan akan berjalan lebih optimal.
Pasalnya, anggaran itu dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemulihan, seperti pengadaan mebeler, serta pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan.
Baca juga: Mendagri Akan Keluarkan SE, Wajib Bersih-bersih Tiap Selasa dan Jumat
Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Kasatgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis.
Upaya tersebut meliputi rapat koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan terkait, kunjungan langsung ke lokasi terdampak bencana, penyaluran bantuan, hingga inventarisasi kebutuhan daerah terdampak.
Selain itu, Satgas PRR juga mengembangkan dashboard data sebagai basis pemantauan penanganan pascabencana.
Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk posko gabungan lintas instansi yang secara rutin melakukan rapat daring dengan pemerintah daerah (pemda).
“Entah sekretaris daerah, kepala BPBD, dinas sosial, dan lainnya. Ini dilakukan terus untuk melakukan update (pembaruan data),” ujarnya.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu pun meminta daerah yang belum mengirimkan data kondisi wilayah terdampak agar segera menyampaikannya.
Baca juga: Tito Resmikan 1.300 Huntara di Tapanuli Selatan dan 7 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera
Menurut Tito, data menjadi kunci dalam proses penanganan pascabencana secara komprehensif dan terukur.
Data tersebut juga divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidaksesuaian data.
“Jadi mekanismenya bottom up. Kecepatan pemerintah daerah sangat menentukan. Saya mengejar setiap minggu, Zoom Meeting. Kecepatan itu selain oleh pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, supaya jangan terjadi masalah,” tandas Tito.
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A M Akbar Supratman, jajaran pimpinan MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta para pemangku kepentingan lainnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
