Jalan Nasional di Jawa Barat Banyak yang Rusak, Dedi Mulyadi Tawarkan 2 Skema Penanganan

grid.id
3 jam lalu
Cover Berita

Grid.ID - Kondisi jalan nasional di Jawa Barat banyak yang rusak, Dedi Mulyadi tawarkan dua skema penanganan. Sang gubernur ingin penanganan yang serius dan terfokus.

Kerusakan sejumlah jalan nasional yang ada di Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan. Terutama dalam hal keselamatan, sebab kerusakan jalan bisa memakan korban.

Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor di jalan Bogor - Jakarta via Parung. Kondisi jalanan di lokasi tersebut banyak yang berlubang hingga menimbulkan masalah bagi para pengendara.

Atas hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menjadi sasaran keluhan warga. Menanggapi tuntutan jalan nasional yang rusak, Dedi Mulyadi mengusulkan pembagian kewenangan dalam penanganannya.

Pembagian kewenangan dalam penanganan jalan nasional yang rusak dilakukan pada sejumlah wilayah seperti Jalur Pantai Utara (Pantura), Kota Depok, hingga kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dedi mengatakan jika usulan ini sudah disampaikan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pertemuan yang digelar Kamis (5/2/2026).

"Kami kemarin sudah bertemu dengan jajaran Kementerian PU dan menawarkan solusi," ucap Dedi, dikutip dari Kompas.com.

Dua Skema Penanganan

Dedi Mulyadi menyebut ada kemungkinan dua skema penanganan jalan nasional yang rusak. Skema pertama, jalan nasional penghubung antarprovinsi yang dilalui kendaraan lintas provinsi difokuskan penanganannya oleh Kementerian PU.

Sementara skema kedua, jalan nasional yang berada di pusat-pusat kota dan kabupaten/kota diusulkan untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Salah satu contohnya adalah Jalan Pasteur di Kota Bandung yang diusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk jalan nasional yang melintasi Kota depok, penanganannya diusulkan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok.

Tujuan dari pembagian skema serta kewenangan tersebut adalah untuk alokasi anggaran agar penanganan jalan dapat lebih berfokus. Terutama pada ruas-ruas jalan lebih membutuhkan penanganan serius dan cepat demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

 

"Ini untuk memudahkan dan efektivitas keuangan yang memiliki keterbatasan di Kementerian PU," ujar Dedi, dikutip dari Tribunnews Bogor.

Terkait kondisi jalan nasional di Jawa Barat banyak yang rusak, Dedi Mulyadi menawarkan dua skema penanganan. Sang gubernur ingin penanganan yang serius dan terfokus. (*)

 

Artikel Asli


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
BAZNAS–KBRI Kairo Tingkatkan Koordinasi Salurkan Bantuan ke Gaza
• 23 jam lalujpnn.com
thumb
Istana Pastikan Hotel Sultan Tidak Ditutup
• 20 jam lalujpnn.com
thumb
Tiga Orang Tersambar Petir di Danau Batur, 1 Tewas
• 13 jam lalurealita.co
thumb
Operasi Keselamatan Pallawa 2026, Kapolres Pelabuhan Makassar Bagikan Helm Gratis
• 15 jam laluharianfajar
thumb
Andre Rosiade Bagikan Ribuan Paket Sembako HUT Gerindra di Pessel Sumbar
• 13 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.