Pihak Istana Kepresidenan telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai pembangunan gedung 40 lantai sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski begitu, mekanisme penyaluran anggaran masih belum diputuskan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa penyaluran anggaran pembangunan gedung MUI itu dapat melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau menggunakan skema lain di luar kementerian tersebut.
"Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja," kata Prasetyo seusai Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2).
Prasetyo belum menyebutkan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan gedung MUI yang rencananya akan didirikan di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI) itu. Ia menyebut proses pembangunan gedung masih berada pada tahap awal perencanaan desain.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pembangunan Gedung MUI nantinya tidak akan menggunakan gedung eks Kedutaan Besar Inggris. Ia menyebut pemerintah hanya menyiapkan tanah dan akan membangun gedung baru dari awal.
"(Gedungnya) belum ada. Tanahnya saja (eks Kedutaan Inggris)," ujar Prasetyo.
Rencana pemerintah untuk membangun Gedung MUI pertama kali dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu (7/10). Dalam acara tersebut, Prabowo menjanjikan lahan di depan Bundaran HI untuk digunakan MUI.
Prabowo mengatakan, lahan tersebut memiliki luas 4.000 meter persegi. Dia juga mengatakan, selain MUI, lembaga-lembaga hingga organisasi masyarakat Islam bisa menggunakan lahan tersebut.
"Kita akan bangun gedung, terserah Menteri Agama (rencana pembangunannya), rencananya 40 lantai," kata Prabowo seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
