Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah berencana menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sentra utama produksi bawang putih nasional guna mempercepat swasembada dan menghentikan ketergantungan impor.
“Kita hentikan impor tiga-empat tahun ke depan, paling lambat lima tahun,” kata Amran, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/2).
Amran menetapkan target luas tanam bawang putih di NTB paling sedikit 25.000 hektare. “Kalau mampu 50.000 hektare, ini bisa menyuplai provinsi-provinsi lain,” kata dia.
NTB dinilai memiliki keunggulan agroklimat dan produktivitas yang tinggi. Berdasarkan temuan di lapangan, produksi bawang putih di sejumlah lokasi bahkan mencapai 28 ton per hektare.
“Ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Indonesia pasti bisa. Paling tinggi 100.000 hektare tanaman bawang, itu sudah swasembada,” ujar Amran.
Ia membandingkan kebutuhan luas tanam bawang putih dengan komoditas padi yang mencapai 7,4 juta hektare. Menurutnya, target 100 ribu hektare untuk bawang putih relatif kecil dan realistis dicapai oleh beberapa provinsi utama.
“Saya kira cukup dua sampai tiga gubernur menyelesaikan itu: NTB, mungkin Sumatra Utara, dan Jawa Tengah,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB dinilainya turut progresif dalam membangun ekosistem pertanian terintegrasi, termasuk pengembangan industri pendukung seperti pabrik pakan dan fasilitas rantai dingin.
Dari sisi kualitas, bawang putih NTB, khususnya Lombok, disebut memiliki mutu yang tidak kalah dibanding produk impor karena ditanam di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut.
“Kualitas bibit kita di Lombok sangat bagus, bahkan dibanding bawang impor. Karena itu, kami pusatkan pembibitan di sini,” kata Amran.
Berdasarkan data potensi, NTB memiliki sekitar 7.750 hektare lahan bawang putih yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dan Lombok Tengah. Pemerintah akan memperkuat intervensi benih, pendampingan teknis, serta pembiayaan untuk mengejar target swasembada periode 2026–2030.
Amran mengatakan, keberhasilan program ini harus memastikan keseimbangan antara keuntungan petani, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan peran pedagang.
