JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak goreng dan cabai menjelang Ramadhan 2026. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari operasi pasar murah, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil, hingga pengembangan pertanian perkotaan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, berdasarkan pola tahunan, minyak goreng dan cabai paling rentan menyumbang inflasi di Jakarta saat memasuki periode hari besar keagamaan.
”Yang biasanya harganya naik itu minyak goreng sama cabai. Dua komoditas itu yang selalu mengalami kenaikan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Untuk meredam potensi gejolak harga, Pemprov Jakarta menyelenggarakan pasar murah di berbagai wilayah. Upaya pengendalian harga cabai juga diperkuat melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar panen serentak hasil urban farming di sejumlah titik sekaligus sosialisasi dan pendampingan kepada warga, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta aparat wilayah.
Program ini untuk mendorong masyarakat menanam komoditas seperti cabai, bawang, dan berbagai jenis sayuran, guna menekan inflasi pangan di tingkat lokal.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendorong warga untuk menanam cabai secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing. Meski dihadapkan pada keterbatasan lahan, urban farming dinilai dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Tak hanya mengandalkan produksi lokal, Jakarta juga membuka diri untuk menyerap hasil panen dari daerah yang mengalami surplus, bahkan dari wilayah yang terdampak bencana sekalipun, seperti pembelian cabai dari Aceh baru-baru ini.
Dalam waktu dekat, Gubernur atau Wakil Gubernur Jakarta juga dijadwalkan meninjau langsung panen raya di Cianjur, Jawa Barat, guna memastikan kelancaran rantai pasok ke Jakarta.
”Jadi intinya adalah Jakarta terbuka dan Jakarta siap untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Pramono.
Selain menjaga harga, Pramono memastikan stok pangan di Jakarta aman hingga Idul Fitri, termasuk daging. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
”Ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, jadi tidak usah ada panic buying. Pemerintah menjamin pasokan bahan pangan maupun daging dan sebagainya di Jakarta mencukupi,” katanya.
Optimisme pemerintah daerah turut didukung oleh tren positif ekonomi Jakarta. Data Bank Indonesia (BI) per Januari 2026 menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jakarta berada di angka 149,8, naik signifikan dari 145,3 pada Desember 2025.
Angka ini jauh di atas indeks nasional, yakni 127, yang mencerminkan tingginya daya beli dan optimisme warga Jakarta menyambut Ramadhan.
Warga Jakarta Pusat, Endah (44), mengatakan, harga cabai rawit merah kini sudah mencapai Rp 75.000 per kilogram di sejumlah pasar dan toko. Padahal, pada akhir Januari 2026, harga cabai rawit merah masih berkisar Rp 55.000 per kilogram.
”Saya juga cek secara online, rata-rata dijual sekitar Rp 9.000 – Rp 11.000 per 100 gram,” ujar Endah.
Ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, jadi tidak usah ada panic buying
Ia berharap, pemerintah dapat terus menjaga stabilitas harga cabai melalui operasi pasar murah agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus mengorbankan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Di sisi lain, Endah mulai menanam cabai dan sejumlah sayuran di halaman rumahnya meski dalam jumlah terbatas. Kegiatan tersebut telah ia lakukan sejak sekitar dua tahun terakhir.
Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Iwan Indriyanto, menyatakan, penguatan ketahanan pangan menjadi pilar penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Salah satu langkah strategisnya adalah pengembangan urban farming.
Program ini mendorong pertanian perkotaan berbasis ruang atau space-based farming. Meski dilakukan di lahan terbatas, program ini diarahkan untuk menghasilkan pangan, terutama hortikultura seperti sayuran. Pendekatan ini difokuskan pada skala rumah tangga dan terbukti efektif saat pandemi Covid-19.
”Selama ini Jakarta masih sangat bergantung pada daerah penyangga. Melalui urban farming, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata, paling tidak di tingkat pemukiman warga bisa memproduksi sayuran sendiri untuk dikonsumsi,” ujar Iwan.
Iwan mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai potensi lahan yang tersedia di Jakarta, mulai dari lahan kosong dan lahan terlantar hingga ruang-ruang nonkonvensional seperti atap bangunan (rooftop), RPTRA, sekolah, dan perkantoran.
”Dengan dukungan teknologi serta sarana dan prasarana budi daya, lahan-lahan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Jika dilakukan secara masif, gerakan ini dapat menghasilkan produksi pangan yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Jakarta melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemprov Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Sistem Pangan pada Selasa (10/2/2026).
RDPU ini menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum raperda disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan A. Sidabalok menyebut, penyusunan raperda itu dinilai urgen mengingat Jakarta masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Regulasi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta secara berkelanjutan.
Ia menyebut, RDPU juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, pemerintah pusat, akademisi, hingga praktisi hukum dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran dan Institut Pertanian Bogor.
Masukan tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi raperda agar lebih komprehensif, aplikatif, dan benar-benar dapat diimplementasikan demi kesejahteraan warga Jakarta.
”Masih banyak hal yang perlu dicermati dan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam perda ini agar benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujar Hasudungan.
Ketua Bapemperda DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan, raperda itu disusun dengan landasan filosofis dan sosiologis yang menekankan pencegahan pemborosan pangan (food loss dan food waste) serta menjaga stabilitas stok dan harga, khususnya pada momen penting seperti menjelang Ramadhan.
Aziz berharap, Dinas KPKP Jakarta sebagai pengusung raperda dapat menindaklanjuti regulasi ini melalui kebijakan teknis di tingkat pelaksanaan, termasuk penyusunan peraturan gubernur (pergub).
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung guna menjamin ketersediaan pangan. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas penyimpanan seperti storage dan cold storage yang memadai untuk menjaga kualitas dan cadangan pangan.
”Dengan fasilitas ini, ketika terjadi kenaikan harga pangan, pemerintah dapat melakukan operasi pasar. Dengan begitu, masyarakat Jakarta benar-benar bisa merasakan manfaat Perda ini dan tidak lagi menghadapi lonjakan harga pada hari-hari tertentu,” ujar Aziz.
Di sisi lain, anggota Komisi B DPRD Jakarta Francine Widjojo menyoroti masih terbatasnya akses pangan bersubsidi bagi warga penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Menurut dia, Jakarta belum mampu memenuhi ketersediaan pangan bersubsidi secara optimal bagi seluruh warga yang berhak.
Francine mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait sulitnya mengakses pangan bersubsidi. Salah satu persoalan yang sering dikeluhkan warga adalah sistem antrean online yang dinilai tidak ramah karena kuota barcode pengambilan pangan kerap habis dalam waktu singkat.
”Warga banyak mengeluh antrean online sulit mendapatkan barcode pengambilan pangan bersubsidi. Belum sampai sepuluh menit, antrean online sudah habis. Selain itu, jenis pangan bersubsidi yang seharusnya tersedia enam komoditas sesuai pergub, pada praktiknya tidak tersedia lengkap di setiap gerai,” ujar Francine.
Padahal, Pergub Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 telah mengatur bahwa Pemprov Jakarta bersama badan usaha milik daerah (BUMD) pangan wajib menyediakan enam jenis komoditas pangan bersubsidi bagi masyarakat penerima manfaat dengan harga terjangkau.
Francine juga menyoroti pemotongan anggaran subsidi pangan sekitar Rp 370 miliar yang berdampak langsung pada menurunnya cakupan layanan program tersebut.
Menurut dia, pemangkasan anggaran ini membuat akses warga terhadap pangan bersubsidi semakin terbatas. Padahal, sebelum anggaran tersebut dipotong, subsidi pangan hanya dapat menjangkau 31,85 persen dari total jumlah penerima manfaat.
Oleh karena itu, Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan dinilai harus memiliki tata kelola yang kuat agar distribusi kebutuhan dasar dapat berjalan lebih optimal, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
”Sistem Penyelenggaraan Pangan ini harus mengatur dukungan anggaran, mekanisme distribusi, dan tata kelola yang memadai agar pemenuhan hak atas pangan di Jakarta dapat dipenuhi tanpa pengurangan, sekaligus memperluas cakupan dan jenis kemanfaatannya,” katanya.
Menurut Francine, jika seluruh warga Jakarta yang berhak dapat mengakses pangan bersubsidi secara konsisten, upaya penurunan angka stunting juga dapat berjalan lebih efektif. Saat ini, angka stunting di Jakarta masih berada di kisaran 17,2 persen.
