jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menilai penembakan terhadap para guru di Sekolah Yakpesmi Distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan bukan lagi insiden keamanan biasa, melainkan indikator strategis pergeseran konflik yang mengancam ketahanan negara Indonesia dari dalam.
Dia mengatakan kekerasan terhadap tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan konflik bersenjata.
BACA JUGA: Detik-Detik Prajurit TNI Selamatkan 18 Karyawan Freeport yang Terjebak oleh KKB
“Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target, itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat, melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha kepada media, Selasa (10/2).
Menurutnya, guru merupakan sasaran berbiaya rendah, tetapi berdampak tinggi dan langsung terasa.
BACA JUGA: Catatan Kriminal Berskala Besar Anggota KKB Iron Heluka
Dia menjelaskan hal ini menimbulkan ketakutan sosial, lumpuhnya layanan pendidikan, serta melemahnya kehadiran negara di tingkat paling dasar.
“Ini bukan perang senjata, melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas, negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” katanya.
BACA JUGA: Polri Tembak Mati Komandan Batalyon KKB Seusai Aniaya Warga
Efatha juga menyoroti narasi yang menyebut para guru sebagai mata-mata.
Dia menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral dan membingungkan opini publik internasional.
“Dalam konflik modern, narasi sering kali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan dampak dari penyerangan tersebut ialah brain drain struktural, ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua.
Dampa Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial dan ketiga ialah internasionalisasi isu Papua, karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.
“Pada titik itu, masalahnya bukan lagi Yahukimo, tetapi ketahanan nasional dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” kata Efatha.
Karena itu, dia menilai pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai dan negara perlu menggeser strategi dari respons reaktif ke perlindungan strategis.
“Perlindungan guru dan sekolah harus diperlakukan setara dengan perlindungan objek vital nasional. Dalam bahasa politik, jika pendidikan runtuh akibat teror, negara sedang dilemahkan tanpa perang terbuka,” tegasnya.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KKB Undius Kogoya Tewas
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
