Pantau - Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, mengapresiasi kehadiran booth Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pameran Kampung Hukum yang berlangsung di Gedung Setjen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Partisipasi Publik dalam Legislasi Diperluas Melalui Simasleg"Saya mengapresiasi kehadiran booth Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pameran Kampung Hukum. Tema ‘Setjen DPR jembatan masyarakat dalam proses legislasi’ sangat relevan dengan semangat pembentukan undang-undang yang partisipatif," kata Bayu.
Bayu menjelaskan bahwa publik tidak hanya bisa mengawasi proses legislasi melalui ruang rapat, tetapi juga lewat kajian akademik yang kuat dan terbuka, termasuk yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang melalui berbagai sarana, salah satunya aplikasi Simasleg (Sistem Partisipasi dalam Proses Legislasi).
Melalui Simasleg, menurutnya, masyarakat dapat terlibat secara lebih luas dan aktif dalam menyampaikan aspirasi, pandangan, maupun masukan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dibahas DPR.
Simasleg Disebut Sederhana, Real Time, dan Mudah DigunakanBayu menyebut Simasleg dirancang dengan tiga ciri utama, yaitu:
- Sederhana, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas
- Real time, memungkinkan publik memantau perkembangan RUU secara langsung
- Mudah digunakan, untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi
"Melalui Simasleg, ruang partisipasi itu akan semakin terbuka dengan tiga ciri, yaitu sederhana, real time, dan mudah untuk memasukkan pandangan serta aspirasi," ujarnya.
Bayu menyebut pembaruan sistem informasi seperti Simasleg merupakan langkah konkret DPR RI untuk memastikan proses legislasi berjalan secara lebih partisipatif, kredibel, dan berdampak.
Ia juga mendorong agar Simasleg disosialisasikan secara luas agar penggunaannya lebih optimal.
Bayu menyarankan sosialisasi dilakukan melalui video tutorial dan pemanfaatan ruang-ruang publik, seperti dalam pameran Kampung Hukum.
