Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan bahwa wacana pemangkasan produksi bijih nikel berpotensi membuat sejumlah smelter berhenti beroperasi.
Adapun wacana pemangkasan produksi bijih nikel tersebut ditargetkan berlaku pada 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa produksi bijih nikel tahun ini berada di level 250 juta hingga 260 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 464 juta ton.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, wacana pengurangan produksi itu berpotensi membuat smelter kekurangan pasokan. Apalagi, terdapat sejumlah smelter baru yang disebut bakal beroperasi tahun ini.
“Kemungkinan akan ada penghentian beroperasinya smelter karena kurangnya suplai bahan baku,” ucap Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).
Dia pun menuturkan, kekurangan pasokan tersebut bakal mendorong pengusaha melakukan impor bijih nikel, utamanya dari Filipina.
Menurutnya, selain Filipina, impor juga bisa dilakukan dari New Caledonia dan Australia.
Baca Juga
- Tok! ESDM Resmi Pangkas Produksi Nikel jadi 260 Juta-270 Juta Ton Tahun Ini
- PERHAPI Ingatkan Risiko Pemangkasan Produksi Imbas Peningkatan Impor Nikel Filipina
- Banjir Impor Bijih Nikel, Smelter Terancam Hengkang
“Langkah yang harus diambil [pengusaha] adalah dengan melakukan impor bijih nikel dari negara lain seperti Filipina atau negara lainnya seperti New Caledonia, Australia, dan lain-lain,” tutur Rizal.
Adapun impor bijih nikel dari Filipina belakangan ini memang melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode harmonized system (HS) 26040000 mencapai 15,33 juta ton atau senilai US$725,17 juta pada 2025.
Realisasi tersebut melesat jauh dibandingkan 2024. Pasalnya, pada tahun itu volume impor bijih nikel dari Filipina hanya sebanyak 10,18 juta ton atau senilai US$445,09 juta. Artinya, terdapat peningkatan sekitar 5 juta ton.
Di sisi lain, Kementerian ESDM berencana memangkas produksi nikel tahun ini demi menjaga stabilitas harga nikel di tingkat global dan menyeimbangkan kebutuhan smelter.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut pemerintah bakal memangkas produksi bijih nikel menjadi di level 250 juta hingga 260 juta ton pada tahun ini.
“Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu,” kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi seluruh persyaratan teknis, lingkungan, dan lainnya.
Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, proses tersebut dilakukan melalui aplikasi baru, yaitu MinerbaOne.
“Ada beberapa memang perusahaan yang memasukkan angkanya tidak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%,” tuturnya.
