CELIOS Kiritik Pertumbuhan Ekonomi RI 2025, Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39% secara tahunan dengan realisasi sepanjang tahun sebesar 5,11%. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam data capaian ekonomi tersebut.

Ia mengatakan logika sumber pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya konsisten dengan data komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB). 

“Dari sisi kumulatif, konsumsi rumah tangga dan PMTB tidak tumbuh melebihi 5,11%, padahal kontribusinya mencapai 82,65%. Kalau dua penopang utama ini tidak melampaui angka pertumbuhan total, sumber dorongannya dari mana?” kata Huda dalam pernyataan resmi, Selasa (10/2).

Secara teori, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama ekonomi Indonesia. Namun pertumbuhannya tercatat relatif moderat. Pemerintah kemudian menunjuk ekspor sebagai penopang utama dengan pertumbuhan 7,03%.

Meski begitu, menurut Huda, net ekspor selama ini hanya memberi kontribusi kecil terhadap PDB, sekitar 8,47%. Dengan porsi sekecil itu, ia mempertanyakan logika ekspor bisa menjadi pengungkit terbesar pertumbuhan.

Ia juga menyoroti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang disebut tumbuh sekitar 6%. Lonjakan itu terutama berasal dari impor mesin dan perlengkapan yang naik hingga 17,99%.

“Di sisi lain net ekspor diklaim menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan menjadi sumber pertumbuhan sebesar 0,74% jadi kita tempatkan di mana impor mesin tersebut?” Kata dia.

Keanehan lain terlihat dari sisi fiskal. Di tengah klaim ekonomi membaik, penerimaan perpajakan terutama pajak konsumsi seperti PPN dan PPnBM justru mengalami kontraksi. Padahal secara umum, Huda menilai peningkatan konsumsi semestinya berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak.

Ia bahkan menduga angka PDB berpotensi terkait dengan kebutuhan menjaga rasio defisit fiskal. Dengan defisit Rp 695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap PDB, maka besaran PDB yang dibutuhkan sekitar Rp23.800 triliun atau angka yang hampir sama dengan rilis BPS. 

“Angkanya hampir serupa dengan apa yang diumumkan oleh BPS apakah ada pesan khusus dari kementerian keuangan?” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim angka kemiskinan turun dari 23,85 juta menjadi 23,36 juta orang. Namun Celios menilai penurunan tersebut belum tentu mencerminkan perbaikan riil.

Huda menyoroti perubahan metode penghitungan garis kemiskinan dari pendekatan individu menjadi rumah tangga, dengan asumsi rata-rata anggota keluarga miskin sebanyak 4,76 orang. Menurutnya, penggunaan angka desimal untuk menghitung orang berpotensi mereduksi jumlah penduduk miskin secara statistik.

Jika dibulatkan menjadi lima orang per keluarga, garis kemiskinan keluarga bisa mencapai sekitar Rp3,2 juta per bulan lebih tinggi dibandingkan perhitungan resmi. Dengan standar tersebut, jumlah warga miskin dan rentan miskin diperkirakan jauh lebih besar. 

Ia juga mebandingkan dengan kondisi upah. Rata-rata upah pekerja Indonesia sekitar Rp 3,3 juta per bulan, sementara median hanya Rp 2,5 juta. Artinya, separuh pekerja berpenghasilan di bawah angka tersebut.

“Artinya untuk keluar dari garis kemiskinan dalam suatu keluarga harus ada dua orang yang bekerja,” ujarnya.

Namun ketika kedua orang tua bekerja, muncul biaya tambahan seperti pengasuhan anak dan transportasi, sehingga tekanan ekonomi tetap besar.

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat pengangguran menurun. Meski demikian, Celios menilai perbaikan tersebut bersifat semu.

Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat 13,5% secara tahunan, terutama di sektor manufaktur. 

Tambahan lapangan kerja banyak tercipta di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sektor yang cenderung berupah rendah dan rentan. Di sektor perdagangan, akomodasi, hingga pendidikan, rata-rata upah berkisar Rp 2,8– 2,9 juta per bulan, masih di bawah atau mendekati garis kemiskinan keluarga.

Ketimpangan pendapatan juga melebar. Rasio gini pendapatan naik dari 0,445 menjadi 0,460 pada Agustus 2025. Kesenjangan terlihat tajam antara pekerja median yang bergaji Rp2,5 juta dan segelintir pekerja dengan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per bulan.

Pada kelompok pengusaha, ketimpangan bahkan lebih ekstrem, dengan sebagian kecil pelaku usaha mencatat laba ratusan juta rupiah sementara median hanya Rp 1,5 juta.

“Artinya, masih ada ketimpangan yang cukup lebar ini merupakan bukti bahwa sektor ketenagakerjaan belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pekerja,” tekannya.