Program Sekolah Rakyat (SR) rintisan, yang digagas Presiden Prabowo Subianto pada 2025 untuk memutus rantai kemiskinan, telah berkembang pesat. Dari tahap rintisan menjadi 166 sekolah aktif pada Januari 2026, dengan target 500 sekolah pada 2029. SR ini menyediakan asrama gratis bagi anak keluarga miskin serta dilengkapi fasilitas modern (laptop, smart board), gizi terjamin, dan kurikulum khusus, dengan rencana pembangunan 104 sekolah baru di tahap II.
Gagasan tentang SR sejatinya bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa ini. Ia lahir dari kesadaran kolektif bahwa pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat diakses atau dirasakan oleh mereka yang memiliki keberuntungan secara ekonomi. SR didirikan sebagai ikhtiar membebaskan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan struktural yang selama puluhan tahun diwariskan oleh ketimpangan sosial. Dalam konteks kekinian, SR menemukan relevansinya kembali sebagai fondasi menuju “kurikulum sekolah gratis bervisi kerakyatan”.
Pendidikan yang mahal dan hanya berorientasi kebutuhan pasar telah menciptakan jarak antara sekolah dan realitas hidup rakyat kecil. Di sinilah SR mengambil posisi ideologisnya: “Menghadirkan negara secara nyata untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memperoleh hak pendidikan yang bermutu, manusiawi, dan membebaskan”. SR bukan sekadar ruang belajar, tetapi ruang pemberdayaan tempat anak-anak dibekali ilmu pengetahuan, karakter, dan keberanian untuk mengubah nasibnya.
Kurikulum SR “bervisi kerakyatan” harus diletakkan dalam kerangka pembebasan. Pembebasan dari ketidaktahuan, pembebasan dari ketergantungan, dan pembebasan dari mentalitas inferior yang selama ini melekat pada kelompok masyarakat marginal. Pendidikan tidak cukup hanya mencetak lulusan yang pandai menghafal, tetapi harus mampu membangun “kesadaran kritis”, etos kerja, dan budi pekerti yang luhur. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas akhlak dan karakter anak bangsa menjadi agenda utama, bukan pelengkap.
SR juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat marginal tentang arti penting pendidikan dan keilmuan. Banyak keluarga miskin memandang sekolah hanya sebagai kewajiban formal, bukan sebagai investasi masa depan. Melalui pendekatan kerakyatan yang memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, SR hadir untuk mengubah cara pandang tersebut. Pendidikan harus terasa dekat, relevan, dan menjawab kebutuhan nyata kehidupan sehari-hari.
Lebih jauh, tantangan masa depan tidak lagi cukup dijawab dengan selembar ijazah dan nilai kelulusan semata. Dunia kerja berubah cepat, lapangan pekerjaan semakin terbatas, dan kompetisi semakin ketat. Karena itu, SR harus diarahkan untuk melahirkan lulusan yang memiliki “kemampuan dasar kewirausahaan (entrepreneurship)”. Bukan berarti semua lulusan harus menjadi pengusaha besar, tetapi setidaknya mereka memiliki keterampilan hidup, daya cipta, dan kemandirian ekonomi. Anak-anak bangsa harus dibekali kemampuan untuk menciptakan peluang, bukan sekadar menunggu kesempatan.
Kurikulum bervisi kerakyatan menuntut keberanian negara untuk keluar dari pola pendidikan seragam yang kaku. Ia membutuhkan fleksibilitas, keberpihakan, dan kesungguhan dalam membangun sistem pembinaan yang menyatu antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Pendidikan gratis bukan sekadar penghapusan biaya, melainkan jaminan kualitas dan keberlanjutan.
Pada akhirnya, SR adalah cermin keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, SR bukan hanya melahirkan lulusan yang cerdas, berakhlak, dan mandiri, tetapi juga generasi masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman dengan kepala tegak dan kaki berpijak kuat di tanahnya sendiri. Inilah makna sejati pendidikan kerakyatan: mencerdaskan, memberdayakan, dan memerdekakan.
