JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Pertahanan telah menyiapkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza. Komisi I DPR mendukung pengerahan pasukan tersebut, namun pemerintah tetap diminta untuk mempertimbangkan jumlah personel yang akan dikirimkan.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026) menyatakan, Tentara Nasional Indonesia sudah menyiapkan prajurit untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian di Gaza.
Meskipun belum ada angka pasti, dia menegaskan pasukan tinggal menunggu perintah sewaktu-waktu. “Kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, kapan kita untuk berangkat. Intinya, kita sudah siap,” kata Donny.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menuturkan, jumlah pasukan yang turun dalam misi perdamaian ini akan dipastikan pada minggu terakhir Februari 2026. Pihaknya menyiapkan sejumlah opsi pasukan yang akan turun dalam operasi ini.
Pada prinsipnya TNI siap berapapun yang dibutuhkan karena, kan, sekarang masih dalam proses perundingan. Sampai sekarang kita sudah ada opsi untuk berpartisipasi aktif. Secara pastinya, menunggu akhir bulan ini, yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden.
“Pada prinsipnya TNI siap berapapun yang dibutuhkan karena, kan, sekarang masih dalam proses perundingan. Sampai sekarang kita sudah ada opsi untuk berpartisipasi aktif. Secara pastinya, menunggu akhir bulan ini, yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Tandyo.
Tandyo menyatakan TNI sudah berpengalaman di daerah konflik, di bawah naungan PBB, melalui misi perdamaian atau peacekeeping. Salah satunya, TNI pernah mengirimkan pasukan yang tergabung dalam UNIFIL, misi perdamaian untuk daerah konflik di Lebanon yang berada di Timur Tengah.
Pengiriman pasukan ke misi UNIFIL, lanjut Tandyo, juga telah dilakukan beberapa kali. Jadi, sumber daya yang bisa dikerahkan dengan kebutuhan misi perdamaian seharusnya bisa mencukupi untuk dikirimkan ke Gaza.
“Saya kira kita sudah punya pengalaman. Ada satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana (UNIFIL). Inilah nanti yang akan kami rekrut. Jadi, bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kalau tidak salah, sejak tahun 2008, kita sudah berkali-kali,” kata Tandyo.
Berbekal pengalaman tersebut, Tandyo meyakini pasukan bisa bertugas dengan baik, mulai dari berkomunikasi dengan warga di Gaza hingga masuk ke wilayah Lebanon. “Jadi, orang-orang inilah yang akan kami kirim ke sana,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan jumlah personel yang dikirimkan perlu dipertimbangkan. Meskipun menyerahkan keputusan kepada pemerintah, dia melihat luasan daerah Gaza yang 45 kilometer persegi sehingga Indonesia dinilai tidak perlu menurunkan pasukan terlalu banyak.
“Hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti 20.000 itu. Tentu teman-teman di Kemhan (Kementerian Pertahanan) sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza itu, sempat saya pelajari, itu lebih kecil sedikit antara Jakarta Pusat. Jadi dari Senayan, Tanah Abang, Cempaka Putih, Senen, kurang lebih seperti itu,” ujar Utut.
Utut menuturkan, pihaknya juga menunggu hasil perundingan di tingkat kepala negara untuk menentukan siapa yang memimpin pasukan. Dia berharap, pasukan tersebut ditempatkan untuk menjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza.
Namun, dengan melihat kondisi di lapangan, Utut menduga pasukan perdamaian ini akan dipimpin oleh Amerika Serikat. Dia menganggap negeri “Paman Sam” ini lebih dituruti oleh Israel.
“Kalau dari sisi kami (DPR), sudah berkali-kali menjelaskan ini (pengiriman pasukan) sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk leader, dugaan saya itu USA (Amerika Serikat). Yang bisa membuat Israel menurut, kan, USA,” kata Utut.
Pengiriman pasukan ini, ujar Utut, menjadi jalan teknokratis untuk memerdekakan Palestina. Meskipun menjadi tidak sebebas yang diinginkan, dia menilai hal ini adalah titik kompromi yang paling memungkinkan.
Hampir semua partai di DPR lebih menghendaki kemerdekaan Palestina adalah hak mereka. Meski demikian, Utut juga menggarisbawahi pernyataan Prabowo yang menegaskan terkait pendirian dua negara berdampingan.
“Hampir semua partai, termasuk partai kami, juga menyetujui kemerdekaan Palestina adalah hak mereka. Tetapi, ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two state solution,” ujar Utut.
