Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi untuk mentransformasi sistem logistik, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemberdayaan Angkutan Laut dan Galangan Kapal Nasional di Jakarta, Selasa (10/2).
Menurut Menperin, sektor industri pengolahan kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, industri pengolahan tumbuh 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Capaian ini menjadi momentum penting karena mengulang tren positif setelah lebih dari satu dekade.
Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 tercatat sebesar 19,07 persen atau setara Rp4.541,52 triliun. Angka tersebut menegaskan posisi sektor manufaktur sebagai penyumbang dominan perekonomian nasional sekaligus fondasi transformasi logistik berbasis industri.
Dalam konteks tersebut, mAgus menilai penguatan industri galangan kapal bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan strategis. Industri ini memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang luas terhadap berbagai subsektor, mulai dari penyediaan bahan baku, komponen, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, hingga jasa logistik.
“Dampak berganda industri galangan kapal sangat besar karena melibatkan rantai pasok yang luas. Karena itu, pengembangannya menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur industri nasional,” ujar dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menempatkan angkutan laut sebagai tulang punggung distribusi antarwilayah. Meningkatnya aktivitas logistik nasional dinilai harus diimbangi dengan penguatan kapasitas armada kapal nasional, yang sejalan dengan peningkatan kemampuan produksi galangan dalam negeri.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Industri ini didukung puluhan ribu tenaga kerja serta fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga kapasitas besar.
Namun demikian, industri perkapalan nasional masih menghadapi tantangan struktural. Salah satunya adalah tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku dan komponen kapal yang berdampak pada lemahnya rantai pasok domestik. Selain itu, persoalan utama saat ini bukan pada kapasitas produksi, melainkan terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru sehingga tingkat utilisasi galangan masih rendah.
Menperin menegaskan, implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan kapal pemerintah dan BUMN sesuai Perpres 46 Tahun 2025 dan Permenperin 35 Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri komponen kapal nasional.
“Kapasitas produksi galangan nasional sebenarnya memadai, tetapi utilisasinya belum optimal karena kurangnya order. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan permintaan yang berkelanjutan,”jelasnya.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penyederhanaan perizinan, dukungan pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen substitusi impor, serta optimalisasi fasilitas fiskal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Selain itu, kebijakan penetapan pelabuhan entry point untuk produk impor tertentu juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kebutuhan angkutan laut nasional. Kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat asas cabotage, meningkatkan permintaan armada domestik, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan industri galangan dan sektor pendukungnya.
Di sisi lain, program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang besar bagi galangan dalam negeri. Mengingat kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun, program tersebut dinilai dapat dimanfaatkan secara optimal.mu
Menutup paparannya, Menperin menyatakan optimisme bahwa industri maritim nasional berpotensi menjadi tulang punggung sistem logistik dan konektivitas Indonesia.
“Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional akan semakin kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
