Pamekasan, tvOnenews.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (10/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk menurunkan tarif cukai hasil tembakau yang dinilai semakin tinggi dan memberatkan pelaku industri hasil tembakau skala kecil.
Koordinator aksi, Holili, mengatakan pihaknya juga meminta diterbitkannya pita cukai khusus untuk wilayah Madura dengan harga Rp250 per batang.
“Kami juga meminta pemerintah pusat melalui daerah untuk menerbitkan pita cukai khusus untuk wilayah Madura dengan harga 250 rupiah per batang,” ujarnya.
Selain itu, massa meminta aparat penegak hukum dan Bea Cukai tidak serta-merta melakukan penindakan sebelum memberikan solusi terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau rakyat. Mereka juga berharap adanya kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi pengusaha tembakau lokal.
Tak hanya itu, para buruh dan petani juga mendesak aparat untuk menindak oknum LSM yang disebut kerap melakukan ancaman terhadap pengusaha lokal dan buruh pabrik.
“Kami juga meminta perlindungan hukum terkait maraknya ancaman oknum LSM yang mengganggu pengusaha dan buruh pabrik,” tambah Holili.
Ia menegaskan, aksi damai tersebut juga mendorong pemerintah daerah dan Bea Cukai Madura agar menjadi mitra penghubung antara pelaku industri hasil tembakau lokal dengan pemerintah pusat, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Sementara itu, Ansori, salah seorang petani tembakau yang ikut aksi, mengaku sangat mendukung keberadaan pabrikan lokal karena mampu menyerap hasil panen dengan harga tinggi.
“Saya sangat mendukung adanya pabrikan lokal. Karena tembakau kami bisa dibeli dengan harga tinggi, sehingga perekonomian kami meningkat dan bisa membuka usaha UMKM,” katanya.
Menurutnya, keberadaan industri lokal juga berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa, termasuk membantu biaya pendidikan anak.
Para peserta aksi berharap pemerintah daerah dan pusat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Madura demi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (ver/gol)
