Pantau - Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari misi International Stabilization Force (ISF) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengungkapkan bahwa proses persiapan sudah dimulai meskipun belum ada jadwal pasti maupun jumlah personel yang akan dikerahkan.
"Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif, tapi prosesnya sedang dilakukan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Koordinasi Lintas Sektor dan Fokus KemanusiaanPengiriman pasukan ini memerlukan koordinasi intensif, baik antar kementerian di dalam negeri maupun dengan pihak internasional.
"Sehingga Kementerian Luar Negeri dan seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan koordinasi untuk mengawal instruksi Presiden tersebut," tambahnya.
Vahd juga menegaskan bahwa Indonesia hanya akan berfokus pada aspek kemanusiaan dalam keterlibatannya di ISF dan tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata.
Sebelumnya, media Israel melaporkan bahwa persiapan lapangan telah dimulai untuk pengerahan pasukan Indonesia ke Gaza sebagai bagian dari ISF.
Laporan tersebut mengutip sumber yang menyebut pengerahan bisa melibatkan beberapa ribu tentara, termasuk dalam tahap perencanaan awal dan persiapan logistik.
Mandat Internasional dan Peran ISFPembentukan ISF didasarkan pada Resolusi 2803 yang diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025.
Resolusi ini dirancang oleh Amerika Serikat dan didukung oleh 13 anggota dewan, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Resolusi memberi mandat kepada negara-negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza di bawah komando terpadu.
Negara peserta diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.
Tugas utama ISF antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan Gaza, menstabilkan lingkungan keamanan, memastikan proses demiliterisasi, melindungi warga sipil, dan berkoordinasi untuk pengamanan koridor kemanusiaan.
ISF akan beroperasi di bawah panduan strategis dari Board of Peace.
Pendanaan operasi ISF akan berasal dari kontribusi sukarela para donor, anggaran Board of Peace, dan dukungan dari negara-negara peserta.
