JAKARTA - Isu pergantian Kapolri kembali ramai menjadi sorotan publik usai Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh oposisi. Spekulasi semakin menguat setelah Kapolri juga diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden di tengah dinamika politik nasional.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden dan Kapolri merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.
"Pertemuan Presiden sebagai atasan dengan Kapolri sebagai bawahan adalah hal biasa, terutama untuk membahas perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujar Edi kepada Okezone, Selasa (10/2/2026).
Menurut Edi, hingga saat ini Prabowo belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian Kapolri. Ia meyakini Presiden akan mengganti Kapolri pada waktu yang tepat, bukan karena adanya tekanan politik.
“Pergantian Kapolri tidak baik dilakukan ketika ada tekanan politik. Polri tidak boleh diseret-seret ke dalam politik. Kapolri tidak boleh diganti setiap kali ada tekanan politik, karena itu sangat berbahaya bagi institusi Polri,” tegas Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) tersebut.
