Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix meluncurkan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025. Dari hasil riset mereka, skor IKJ 2025 turun 0,9-1 poin menjadi 59,5 dari 100 poin.
Survei IKJ 2025 dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif yang tersebar di 38 provinsi dan dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025. Riset juga dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder mengenai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Populix juga melakukan wawancara mendalam dengan jurnalis yang mengalami kekerasan serta berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalistik menggali pengalaman langsung. Dari hasil survei, skor IKJ 2025 berada pada kategori Agak Terlindungi.
“Kami ingin melihat bagaimana pemetaan masalah yang dihadapi oleh jurnalis, baik itu dari sisi individunya, lalu perusahaan media, juga stakeholder di eksternal," kata Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).
Penurunan paling signifikan berada pada pilar individu jurnalis dan media. Dari hasil riset, sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan. Angka ini naik dari 40% pada survei 2024.
Jenis kekerasan yang sering tercatat adalah pelarangan peliputan dan pemberitaan. Sedangkan angka kekerasan fisik yang diterima jurnalis cenderung menurun.
Temuan lain dari hasil survei adalah menguatnya sensor dan swasensor. Hasil riset Populix menyatakan 72% jurnalis pernah mengalami sensor, sedangkan 80% pernah melakukan swasensor.
Praktik ini terjadi lintas peran mulai dari jurnalis, editor, hingga pimpinan redaksi. Alsannya adalah untuk menghindari konflik berlebihan, melindungi keselamatan pribadi, hingga merespons tekanan pihak tertentu.
Sedangkan lebih dari 50% pemberitaan mengenai Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) telah melalui sensor maupun swasensor.
"Kondisi ini menjadi sinyal memburuknya iklim kebebasan berbicara dan berdampak pada hak publik untuk memperoleh informasi," kata Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana dalam acara peluncuran survei tersebut.
Francisca mengaku kerap kesulitan mendapatkan narasumber yang mau berbicara secara terbuka saat menuliskan isu MBG. Menurutnya, para pejabat kini mendapatkan tekanan struktural untuk tidak membahas MBG di ruang publik.
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, menilai IKJ menjadi alat evaluasi penting untuk melihat kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia, sekaligus rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.
“Indeks ini penting untuk memastikan jurnalis bekerja dengan aman, agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi,” kata Oslan.
