Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menilai Amerika Serikat (AS) tidak layak memimpin inisiatif perdamaian di Gaza melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) karena berpihak kepada Israel.
"Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel merupakan pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Rezim tersebut didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat," katanya kepada wartawan pada acara Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta pada Selasa.
Diplomat Iran itu mengemukakan bahwa setiap upaya perdamaian di Gaza maupun wilayah pendudukan yang lain seharusnya diprakarsai oleh negara-negara yang netral atau organisasi internasional yang independen.
"Mereka sudah memiliki pihak tertentu, dan jika mereka memiliki pihak tertentu, mereka tidak berhak untuk berbicara tentang mediasi atau proses perdamaian atau dewan atau hal semacam itu," katanya merujuk pada AS.
"Kami percaya jika ada perdamaian yang akan terjadi di Gaza atau wilayah yang diduduki, itu harus berasal dari negara-negara netral atau organisasi internasional netral," ia menambahkan.
Boroujerdi pesimistis perdamaian akan tercapai karena Israel tidak memiliki komitmen untuk melakukan gencatan senjata, membuat perjanjian damai, maupun menerapkan solusi dua negara.
Ia menyampaikan bahwa meskipun ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, Suriah, dan Gaza, tetapi kenyataannya serangan tetap dilakukan hampir setiap hari.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian apapun.
"Dengan rekam jejak tersebut, sulit untuk mempercayai bahwa rezim pendudukan ini akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata, atau perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan," katanya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari meluncurkan apa yang disebut sebagai Board of Peace dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss.
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dengan dewan tersebut.
Gedung Putih telah mengemukakan rencana untuk menggelar konferensi tingkat tinggi para pemimpin Board of Peace pada 19 Februari 2026 guna mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza serta menghimpun dana rekonstruksi bagi wilayah Palestina yang hancur akibat perang.
Baca juga: Istana benarkan Presiden terima undangan untuk hadiri KTT BoP
Baca juga: Kemlu: Setiap kontribusi RI di Gaza berlandaskan Solusi Dua Negara
"Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel merupakan pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Rezim tersebut didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat," katanya kepada wartawan pada acara Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta pada Selasa.
Diplomat Iran itu mengemukakan bahwa setiap upaya perdamaian di Gaza maupun wilayah pendudukan yang lain seharusnya diprakarsai oleh negara-negara yang netral atau organisasi internasional yang independen.
"Mereka sudah memiliki pihak tertentu, dan jika mereka memiliki pihak tertentu, mereka tidak berhak untuk berbicara tentang mediasi atau proses perdamaian atau dewan atau hal semacam itu," katanya merujuk pada AS.
"Kami percaya jika ada perdamaian yang akan terjadi di Gaza atau wilayah yang diduduki, itu harus berasal dari negara-negara netral atau organisasi internasional netral," ia menambahkan.
Boroujerdi pesimistis perdamaian akan tercapai karena Israel tidak memiliki komitmen untuk melakukan gencatan senjata, membuat perjanjian damai, maupun menerapkan solusi dua negara.
Ia menyampaikan bahwa meskipun ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, Suriah, dan Gaza, tetapi kenyataannya serangan tetap dilakukan hampir setiap hari.
Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian apapun.
"Dengan rekam jejak tersebut, sulit untuk mempercayai bahwa rezim pendudukan ini akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata, atau perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan," katanya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari meluncurkan apa yang disebut sebagai Board of Peace dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss.
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dengan dewan tersebut.
Gedung Putih telah mengemukakan rencana untuk menggelar konferensi tingkat tinggi para pemimpin Board of Peace pada 19 Februari 2026 guna mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza serta menghimpun dana rekonstruksi bagi wilayah Palestina yang hancur akibat perang.
Baca juga: Istana benarkan Presiden terima undangan untuk hadiri KTT BoP
Baca juga: Kemlu: Setiap kontribusi RI di Gaza berlandaskan Solusi Dua Negara
