DUTA Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan kritik tajam terhadap posisi Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin inisiatif perdamaian di Jalur Gaza.
Menurut Boroujerdi, Washington tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Boroujerdi dalam acara Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta, Selasa (10/2). Ia menekankan bahwa keberpihakan AS menghambat terciptanya solusi yang adil bagi rakyat Palestina.
Baca juga : Trump-Netanyahu Ancam Serang Iran Lagi
"Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel merupakan pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Rezim tersebut didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat," ujar Boroujerdi kepada awak media.
Urgensi Mediator NetralDiplomat senior Iran tersebut berpendapat bahwa kunci perdamaian di Jalur Gaza maupun wilayah pendudukan lainnya terletak pada keterlibatan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan politik langsung terhadap salah satu pihak yang bertikai.
Ia mendesak agar inisiatif perdamaian diprakarsai oleh negara-negara netral atau lembaga internasional yang benar-benar independen.
Baca juga : Netanyahu Bertemu Trump, Gaza dan Iran Jadi Agenda Utama
Boroujerdi mempertanyakan legitimasi AS dalam memimpin mediasi di tengah dukungan militer dan politik mereka yang masif terhadap Israel.
"Mereka mendukung pihak tertentu, dan jika mereka mendukung pihak tertentu, mereka tidak berhak untuk berbicara tentang mediasi atau proses perdamaian atau dewan atau hal semacam itu," tegasnya.
Pesimisme Terhadap Komitmen IsraelSelain menyoroti peran AS, Boroujerdi juga menyatakan pesimistis bahwa perdamaian akan tercapai dalam waktu dekat. Hal ini didasari pada penilaiannya terhadap rekam jejak Israel yang dianggap tidak memiliki komitmen kuat terhadap kesepakatan internasional, termasuk solusi dua negara maupun gencatan senjata yang berkelanjutan.
Ia merujuk pada situasi di lapangan, ketika serangan tetap terjadi meski telah ada kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza di masa lalu.
"Dengan rekam jejak tersebut, sulit untuk mempercayai bahwa rezim pendudukan ini akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata, atau perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan," tambahnya.
Tantangan bagi Board of PeaceKritik dari Iran ini muncul di tengah persiapan besar Gedung Putih untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026.
Forum ini sebelumnya diluncurkan oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2026 saat ajang World Economic Forum di Davos.
Meskipun mendapat penolakan dari Iran, sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dalam dewan tersebut.
Board of Peace diharapkan mampu mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza serta menjadi wadah utama dalam menghimpun dana rekonstruksi untuk memulihkan wilayah Palestina yang hancur akibat perang. (Ant/Z-1)
