Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih adanya ketidaktepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Budi mengatakan sebanyak 1.824 orang dikategorikan kaya masih terima PBI JK.
"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Nah, kalau orang kaya yang (desil) 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta," sambungnya.
Sebab itu, pemerintah memutuskan dalam tiga bulan ke depan akan dilakukan rekonsiliasi data terhadap 11 juta data peserta yang berpindah status dari PBI menjadi non-PBI. Budi mengatakan proses ini akan melibatkan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah.
"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana, karena pasti ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ujarnya.
Meski begitu, Budi memastikan proses penataan data ini tak akan mengganggu layanan pasien. Terutama, kata dia, pasien dengan penyakit katastropik atau kondisi kritis.
"Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.' Kan Rp 42.000 ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'," ungkapnya.
Dia mengatakan hal itu agar posisi mereka di kepesertaan PBI JK dapat diisi oleh orang yang lebih layak. Dia menegaskan penataan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.
(amw/dwr)
