Angka kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah berkurang 274.514 unit sepanjang 2025. Capaian itu didorong oleh kolaborasi pemerintah daerah bersama asosiasi perumahan dan para pengembang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut backlog perumahan pada awal 2025 tercatat 1.332.968 unit. Sepanjang tahun lalu, sekitar 274.514 unit telah tertangani sehingga sisa backlog kini sekitar 1.058.454 unit. Data itu disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2).
"Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Luthfi mendorong percepatan penuntasan backlog sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pemprov Jateng, kata dia, juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ia juga meminta asosiasi perumahan dan pengembang ikut memperkuat pasokan rumah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi," katanya.
Meski demikian, Luthfi menegaskan pembangunan perumahan harus memperhatikan ketersediaan lahan dan aturan tata ruang. Ia menekankan lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan karena kewenangan tata ruang berada di masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jateng Hermawan Mardiyanto menyebut dukungan Pemprov Jateng penting untuk mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak. Ia mengatakan REI Jateng rutin melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi setiap tiga bulan terkait percepatan program 3 juta rumah.
"Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," katanya.
Hermawan juga menilai keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu pencapaian target, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
(ega/ega)
