REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan pemanfaatan hidrogen dapat menjadi jembatan strategis menuju sistem energi rendah karbon. Pemerintah saat ini tengah berproses mewujudkan transisi energi nasional.
Pengembangan hidrogen dinilai menjadi pengungkit industrialisasi energi bersih, penguatan ketahanan energi, serta pendorong pertumbuhan ekonomi. Yuliot menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Global Hydrogen Ecosystem Summit(GHES) 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta, Selasa (10/2/2026).
- METI Bentuk METI Muda, Jadi Wadah Edukasi Kawal Kebijakan Energi Bersih
- PGN Siap Regasifikasi 30 Kargo di Tahun 2026, Dukung Transisi Energi Bersih di Indonesia
- Hemat Triliunan Dolar dari Percepatan Transisi Energi Bersih
“Pemerintah sangat berkepentingan terhadap Global Hydrogen Ecosystem Summit ini karena kami melihat dari sisi ekosistem bagaimana menghadirkan teknologi untuk pelaksanaan industrialisasi hidrogen dan pemanfaatannya bagi ekosistem ekonomi secara keseluruhan,” kata Yuliot.
Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan mencapai sekitar 3.600 gigawatt. Potensi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi pengembangan ekosistem hidrogen sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global, terutama jika diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Kalau energi baru terbarukan ini bisa dikembangkan sesuai potensinya dan dimaksimalkan untuk kepentingan hilirisasi industri secara menyeluruh, termasuk pengembangan ekosistem hidrogen, maka peluang Indonesia menjadi pemain utama dunia sangat besar,” ujar Yuliot.
Pemanfaatan hidrogen diarahkan tidak hanya sebagai bahan baku industri dan pembangkit listrik, tetapi juga sebagai bahan bakar. Sejumlah negara telah mengembangkan hidrogen untuk sektor transportasi, termasuk angkutan massal dan pelayaran jarak jauh yang membutuhkan energi berkapasitas besar.
“Untuk transportasi jarak jauh, terutama sektor pelayaran, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kapal-kapal berkapasitas besar,” ucapnya.
Pengembangan hidrogen juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Ketahanan energi tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, mengingat konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun dengan pemanfaatan terbesar untuk sektor pupuk.
“Pemanfaatannya masih didominasi untuk ketahanan pangan, yakni urea 88 persen, amonia 4 persen, dan kilang minyak sekitar 2 persen,” kata Yuliot.
Dalam konteks dekarbonisasi, hidrogen diproyeksikan mempercepat pencapaian komitmen Net Zero Emission 2060. Perannya mencakup bahan baku hingga bahan bakar, termasuk dalam rantai nilai batu bara melalui gasifikasi batu bara berkalori rendah.
Salah satu proyek strategis berada di Tanjung Enim, Sumatra Selatan, dengan kapasitas pengolahan sekitar 6 juta ton batubara per tahun untuk menghasilkan 1,4 juta ton dimethyl ether (DME). Produksi tersebut berpotensi memangkas impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 9,7 triliun per tahun, sekaligus menarik investasi sekitar 2,1 miliar dolar AS.
Selain itu, pengembangan hidrogen berbasis energi terbarukan seperti surya, angin, air, dan panas bumi diarahkan untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah, antara lain, amonia hijau, metanol hijau, dan bahan bakar sintetis. Produk tersebut memiliki prospek ekspor sekaligus menopang kebutuhan energi dan industri dalam negeri.
