Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti permasalahan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD). Menurutnya hal ini penting diketahui Polri sebab institusi itu memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah.
"Saya harapkan ada dukungan dari teman-teman Polri yang memiliki jaringan sampai terbawah dan bagian dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) ini bisa memahami kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemindahan daerah, terutama untuk APBD," ujar Tito usai menghadiri agenda Rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu (11/2).
Mendagri menggarisbawahi kalau pendapatan daerah harus mencapai target secara keseluruhan, bahkan melampauinya. Meski begitu, sumber pendapatan ini tak boleh memberatkan masyarakat.
"Nah, pendapatan ini di antaranya adalah harus bisa mencapai target 100 persen, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Artinya harus kreatif, inovatif," ujar Tito.
Menurut Tito, sumber pendapatan daerah saat ini telah ada, tetapi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia mendorong agar dilakukan digitalisasi dalam mekanisme pemerolehan pendapatan daerah.
"Mencari sumber pendapatan yang selama ini sebetulnya sudah ada, tapi kemudian tidak ter-deliver dengan baik. Misalnya pajak-pajak hotel, restoran yang sudah dipajak sebetulnya kita setiap customer yang ada tapi mungkin tidak masuk ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Nah, ini yang perlu dibuat sistem digitalisasi," kata Tito.
"Kami sudah kerja sama dengan Bank Indonesia juga, kita akan mengajak Menteri Keuangan supaya sistem digitalisasi, ada beberapa daerah sudah melakukan seperti di Banyuwangi, di Badung," tambahnya.
Selain itu, Tito juga menyinggung keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berjumlah 1.091 di Indonesia. Menurutnya 30 persen dari BUMD tersebut merugi dan perlu didorong untuk memperoleh keuntungan.
"Yang lain adalah mendorong BUMD, Badan Usaha Milik Daerah supaya BUMD-nya ini yang 1.091 itu lebih kurang 30 persen itu rugi.
Ini harus didorong, dibantu untuk mereka bisa profit oriented, mendapatkan keuntungan untuk tambahan pendapatan," ujar Tito.
Dari sejumlah masalah pendapatan daerah yang diungkapkan ini, Tito meminta agar Polri turut terlibat secara kreatif mencari pendapatan daerah dan mengawasi APBD.
"Nah, dalam konteks ini saya memohon bantuan kepada Polri untuk bersama-sama pemerintah daerah, untuk membuat keuntungan kreatif sekaligus juga ikut membantu mengawasi," ucap Tito.
Hal ini, menurut Tito, agar pihak kepolisian tidak terbatas menyelesaikan penegakan hukum di daerah. Tito mendorong agar Forkopimda, yang di dalamnya terdapat Polri, agar menggelar rapat rutinan yang digunakan sebagai medium pembahasan pendapatan daerah.
"Nah saya berharap karena Polri, Kapolres, Kapolda adalah bagian dari forkopimda biasanya ada rapat rutin. Kami juga jaga rapat rutin minimal sebulan sekali. Nah itu bisa terjadi brainstorming, memberikan masukan kepada daerah, sekaligus juga mengawasi dalam penggunaan belanja itu supaya betul-betul tempat sasaran dan tidak ada kebocoran," tutur Tito.
